1549852

Capaian Target Pendapatan Rendah, Sejumlah OPD di Kota Serang Dievaluasi

- 3 Mei 2024, 16:00 WIB
Sekda Kota Serang didampingi Asda II dan Inspektur saat membuka acara Rapim Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Realisasi Anggaran, Kamis (2/5/2024).
Sekda Kota Serang didampingi Asda II dan Inspektur saat membuka acara Rapim Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Realisasi Anggaran, Kamis (2/5/2024). /Kabar Banten/Rizki Putri

KABAR BANTEN - Target pendapatan triwulan satu Kota Serang baru mencapai sekitar Rp193.322.390.404 atau 13,3 persen per Maret 2024, dari yang ditargetkan sebesar Rp1.449.850.341.017.

Maka, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya penghasil di lingkungan Pemerintahan (Pemkot) Serang dievaluasi untuk memaksimalkan dan menggali potensi pendapatan.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan terhadap sejumlah OPD penghasil khususnya, yang bertujuan untuk lebih memperhatikan pendapatan, bukan hanya fokus pada belanja dinas atau badan.

Baca Juga: Baru Dilantik, Nama Pj Wali Kota Serang Dicatut Jadi Modus Penipuan, 2 OPD di Kota Serang Kena Tipu

"Evaluasi ini kami lakukan agar setiap OPD melaksanakan kegiatan secara jelas, tidak hanya belanja, tetapi pendapatannya juga harus diperhatikan," katanya, Kamis (2/5/2024).

Pemkot Serang juga melakukan pengecekkan kepada beberapa OPD penghasil untuk memastikan dan melihat sejauh mana mereka melaksanakan kegiatan, terutama dalam menggali potensi sumber pendapatan.

"Mudah-mudahan, kalau para OPD ini maksimal menggali potensi pendapatan, bisa tercapai lebih dari 100 persen, seperti tahun lalu. Kami cek juga OPD-OPD penghasil, khawatir ada kendala," ujarnya.

Sebab, berdasarkan laporan pada sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) Kota Serang, untuk triwulan satu realisasi pendapatan baru mencapai sekitar Rp193.322.390.404 atau 13,3 persen.

Sedangkan, yang ditargetkan untuk pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.449.850.341.017.

"Pendapatan tahun 2024 Kota Serang ditarget Rp1.449.850.341.017. Tapi, sampai periode Maret masuk Rp193.322.390.404 atau 13,3 persen, meskipun sekarang ini sudah bergerak angkanya. Makanya, ada evaluasi triwulan pertama," tuturnya.

Sementara, untuk pagu belanja Kota Serang tahun 2024 berada diangka Rp1.537.755.171.719, dan realisasi berdasarkan laporan dan aplikasi Simral yang masuk per Maret 2024 sebesar Rp211.136.698.461 atau 13,73 persen.

"Memang, kebanyakan orang itu kan suka belanja, tapi OPD-OPD ini juga kami instruksikan untuk memasimalkan pendapatan," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, seluruh OPD penghasil, seperti DinkopUKMPerindag, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DKP3), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Bapenda untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Termasuk pejabat kewilayahan seperti Camat dan Lurah agar memaksimalkan pemungutan PBB. Karena anggaran belanja itu bergantung pada pendapatan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, kondisi keuangan serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Serang hingga saat ini masih mengandalkan dan bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Sedangkan, kemandirian Kota Serang hanya berada dikisaran 19 sampai 20 persen untuk menyumbang pendapatan atau pendapatan asli daerah (PAD).

"Kondisi fiskal atau keuangan, APBD Kota Serang itu sangat ketergantungan dari dana transfer, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten meskipun saat ini cenderung menurun. Maka, masing-masing OPD harus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan, salah satunya melalui inovasi," tuturnya.

Baca Juga: Usai Dikaji, Pemkot Serang Berencana Terapkan Parkir Kawasan di Pasar Lama

Kemudian, dari sisi belanja, menurut dia setiap OPD baik dinas maupun badan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Misalnya dengan melihat anggaran dan program yang telah direncakan sejak tahun 2023 lalu, yang pelaksanaannya dilakukan tahun ini.

"Apakah bersentuhan langsung kepada masyarakat atau tidak. Kalau sekiranya tidak beririsan dengan masyarakat, harus dipikirkan ulang dan menunda anggaran, karena anggaran kami hanya sedikit," ucapnya. ***

 

Editor: Yandri Adiyanda


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah