Network
KABAR BANTEN - Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyyun menandatangani nota kesepahaman penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu 14 Oktober 2020. Ini dilakukan politikus PKS ini, kala menghadapi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon.
Pantauan Kabar Banten, ini bermula dari aksi belasan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Cilegon. Usai beberapa waktu berorasi, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyyun mendatangi massa tersebut.
Usai melakukan dialog, PMII Kota Cilegon menyodorkan surat berisikan nota kesepahaman penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Uyyun menandatangani surat tersebut, kemudian aksi mahasiswa selesai.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurotul Uyun mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi dari PMII Kota Cilegon. Di mana organisasi mahasiswa ini menyerukan, bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu merugikan bangsa.
“Kedatangan PMII untuk menyerukan aspirasi, terkait UU Cipta Kerja. Maka itu, kami sebagai wakil rakyat, harus menampung aspirasi itu,” katanya.
Baca Juga : Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Yang Diminta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
Menurut dia, para mahasiswa memiliki harapan besar kepada pemerintah. Karena itu, mahasiswa-mahasiswa tersebut berharap, pemerintah segera mencabut UU itu, demi kembalinya kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mereka menyampaikan, jika pemerintah sepatutnya mempertimbangkan kembali keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, jika itu dipertahankan, gejolak masyarakat akan terus terjadi. Padahal, saat ini sedang pandemi Covid-19. Seharusnya pemerintah fokus kepada penanganan pandemi ini,” ujarnya.
Namun begitu, penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan dia, tidak mewakili sikap dari DPRD Kota Cilegon. Sebab, lembaga tersebut menganut kolektif kolegial, di mana keputusan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
