Network
KABAR BANTEN - Pemprov Banten mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp15,55 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai urusan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya untuk anggaran pendidikan pada urusan pelayanan dasar menembus angka fantastis yakni senilai Rp4,94 triliun.
Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, secara garis besar komposisi RAPBD Banten 2021 terdiri atas pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,30 triliun, dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp15,55 triliun.
Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,24 triliun. Defisit ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa TA 2020 sebesar Rp134,17 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp4,13 triliun.
"Selanjutnya dialokasikan juga untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 20 miliar," ucapnya.
Anggaran belanja dialokasikan untuk berbagai urusan dan bidang di OPD Pemprov Banten. Pertama, urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp10,52 triliun yang rinciannya digunakan untuk bidang pendidikan Rp4,94 triliun, bidang kesehatan Rp1,84 triliun.
Baca Juga : Andika Hazrumy: Banten Layak Disebut Sebagai Lumbung Energi Listrik
Kemudian, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp3,17 triliun, bidang perumahan dan kawasan permukiman Rp383,80 miliar, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Rp63,01 miliar, dan bidang sosial dialokasikan Rp112,38 miliar.
"Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar dialokasikan sebesar Rp485,35 miliar sebanyak 18 bidang urusan," ujarnya.
