Network
KABAR BANTEN - DPRD Pandeglang mengusulkan supaya 600 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau Honorer Pemkab Pandeglang yang saat ini dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberbagai bidang.
"Secara lembaga, dewan siap mendorong dan memperjuangkan untuk mengusulkan pada Pemerintah Pusat agar TKK diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," ujar Ketua Komisi II DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS, Agus Sopian, Ahad, 15 November 2020.
Ia mengatakan, usulan pengangkatan TKK jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut sudah disampaikan pihaknya kepada BKD Pandeglang dalam rapat Badan Anggaran Rencana APBD 2021 bersama TA-PD di ruang Banmus DPRD Pandeglang, Jumat, 13 November 2020.
Menurut Agus, terkait dengan rencana Pemerintah Pusat mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, asumsinya bahwa anggaran pusat ke daerah dititipkan kedalam Dana Alokasi Umum (DAU).
"Untuk itu, kami minta Pemkab Pandeglang untuk segera mengkonfirmasi ke pusat, siapa yang membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja itu. Kalau tidak dari pusat, kita minta TKK yang passing grade sebanyak 600 orang secepatnya diangkat," ujarnya.
"Jangan seperti ini (terkatung-katung) nasib TKK yang masa kerjanya sudah belasan tahun mengabdi di Pemkab Pandeglang," lanjut Agus.
Baca Juga : Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK Mulai 2021, Ini Bocorannya
Ia mengatakan, Pemkab Pandeglang masih mengkalkulasikan anggaran, sambil menunggu kepastian dari pusat siapa yang membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut.
