SERANG, (KB).- Komisi I DPRD Banten mempertanyakan kejelasan pengisian Kepala biro (Karo) Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten yang hingga kini masih belum dilakukan. Padahal, lelang jabatan untuk mengisi posisi tersebut telah rampung sejak beberapa bulan tahun lalu.
Diketahui, Pemprov Banten telah melaksanakan lelang jabatan Karo Bina Perekonomian bersamaan dengan tiga jabatan lain, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Direktur Utama RSUD Banten.
Tiga pejabat di luar Karo Bina Perekonomian telah dilantik. Mereka yaitu Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti, Kepala Dinkes Banten Pramudji Hastuti, dan Direktur RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho.
Sebelumnya diketahui Pemprov Banten menunda penetapan Karo Bina Perekonomian karena salah satu pejabat yang masuk tiga besar dikabarkan terseret kasus korupsi. Pemprov kemudian mendalami informasi tersebut dan hasilnya yang bersangkutan tak dinyatakan bersalah menurut keputusan pengadilan.
Baca Juga : Pelantikan Kabiro Perekonomian Pemprov Banten Ditangguhkan
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Asep Hidayat menilai, pejabat yang masuk tiga besar calon Karo Bina Perekonomian merupakan sosok teruji, karena mereka telah melewati tahapan seleksi di pansel. Gubernur Banten bisa memilih salah satu di antaranya untuk dilantik.
"Mereka orang yang profesional dan telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengikuti lelang jabatan," ujarnya.
Dirinya heran apa yang mendasari pelantikan Karo Bina Perekonomian hingga kini belum dilakukan. Sementara lelang jabatannya telah rampung beberapa bulan tahun lalu.
"Jangan sudah menggunakan anggaran besar, tapi tidak ada hasilnya," ucapnya.
Jika alasan penundaan pelantikan karena pemprov masih menelusuri jejak rekam salah calon yang masuk tiga besar, menurutnya semestinya hal itu sudah bisa diselesaikan sesaat lelang jabatannya rampung.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, penelusuran terhadap rekam jejak salah satu calon yang masuk tiga besar belum rampung. Pihaknya ingin penelusuran tersebut mendapatkan informasi utuh demi kepentingan publik.
"Kalau belum dilantik, ya itu juga sebuah kebijakan. Kalau memang rekam jejaknya dipertanyakan maka kami telusuri. Ini kan demi kepentingan publik," tuturnya.
Selama masih belum dilantik, kata dia, Karo Bina Perekonomian diisi oleh pelaksana tugas (plt). Dia memastikan hal itu tak akan mengganggu kinerja biro yang bersangkutan.
"Fokus saja terhadap outputnya kepada rakyat," katanya. (SN)*