SERANG, (KB).- DPD Partai Gerindra Banten menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat di Banten. Penyaluran paket sembako tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni mengatakan, semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menginsturksikan kepada pengurus, anggota DPRD berikut kader Gerindra se-Indonesia untuk turun tangan membantu masyarakat.
“Ketua umum kami memberikan pengarahan berupa apa yang harus dilakukan Gerindra di daerah baik anggota maupun anggota DPRD,” katanya di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (8/5/2020).
Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti DPD Gerindra Banten dengan mendata masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Saya mendapat perintah dari Ketua DPD untuk koordinasi dengan seluruh DPC. Pertama mendata di lingkungan sekitar atau kepengurusan apakah ada yang terdampak dan membutuhkan bantuan,” katanya.
Pendataan itu kemudian digunakan sebagai acuan untuk memberikan bantuan paket sembako. Hingga kemarin total bantuan yang diberikan diperkirakan mencapai puluhan ribu paket.
“Beberapa tahapan di tingkatan pengurus sudah memberikan sembako kepada anggota melalui DPC. Kemudian sebagai anggota DPRD teman-taman melakukan kegiatan sosial di masing-masing beruapa sembako,” ujarnya.
Selain sembako, pihaknya juga memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan alat rapid test kepada fasilitas kesehatan di Banten. Ditambah lagi kader Gerindra juga banyak yang bergabung dengan Satgas Covid-19 yang dibentuk DPR RI.
“Diberikan kepada klinik, puskemas, rumah sakit, baik swasta dan milik daerah,” ujarnya.
Pria yang juga Ketua DPRD Banten ini menjelaskan, penyaluran bantuan yang dilakukan Gerindra merupakan wujud Gerindra konsisten mendampingi masyarakat.
“Bukan salam peristiwa Covid saja, kami konsisten bersama rakyat dan itu diwujudkan dengan apa yang dilakukan oleh Gerindra saat ini,” ujarnya.
Terkait penyaluran bantuan yang diberikan berupa program jaring pengaman sosial (JPS) masih banyak data yang belum akurat.
“Ini juga juga terjadi di semua kabupaten/kota artinya data itu tidak akurat, terus proses pendataan tidak maksimal sehingga masih ada yang belum menerima. Setelahnya data tidak maksimal bantuan tidak sampai ini jadi PR bersama,” katanya.
Atas persoalan itu dia menyarankan pemerintah untuk mengelola uang rakyat dengan baik. Pemerintah harus menunjukan pada situasi saat ini mampu melayani rakyat dengan baik.
“Pemerintah wajib untuk mengelolaa uang rakyat, kemudian kita punya ilmu, buktikan bahwa kita bisa melayani rakyat, janji yang sudah disampaikan itu harus diwujudkan,” ucapnya. (SN)*