SERANG, (KB).- Pemprov Banten dinilai gagal mengendalikan angka pengangguran, yang berdampak terhadap angka kemiskinan mengalami lonjakan. Kondisi tersebut diperparah dengan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi terpuruk dan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar, Kamis (16/7/2020), ketika diminta tanggapan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten yang merilis angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 5,92 persen.
Angka tersebut meningkat sebesar 0,98 poin dibanding periode September 2019 yang sebesar 4,94 persen atau bertambah 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada Maret 2020.
Menurut dia, bertambahnya warga miskin di Banten sudah terprediksi sejak BPS merilis angka pengangguran Banten yang menempati urutan tertinggi.
"Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, kita mendapat ranking pertama terkait dengan tingkat pengangguran yaitu 8,01 persen," katanya.
Baca Juga : Bertambah 134.600 Orang, Warga Miskin di Provinsi Banten Melonjak
Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten pada Februari 2020 sebesar 8,01 persen atau sebanyak 489.216 ribu penduduk yang menganggur. TPT tersebut menjadi yang tertinggi se-Indonesia dan menempati presentase di atas rata-rata nasional 4.99 persen.
Seharusnya, pada masa normal atau sebelum pandemi Covid-19 Pemprov Banten bisa menekan angka pengangguran. Namun hal itu tak bisa dilakukan, karena terjadi banyak pengangguran baru pada pandemi Covid-19. Akibatnya, jumlah warga miskin turut bertambah.
"Kami berharap dalam kondisi normal akan terjadi penurunan pengangguran. Tetapi ada covid ya maka kondisi itu berbalik," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pengangguran di Banten bisa menjadi acuan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengevaluasi OPD bersangkutan dalam urusan ketenagakerjaan.
"Gubernur bisa memberikan capaian dan target untuk meningkat produktivitas tenaga kerja di Banten. Kalau yang memimpin OPD tidak mampu maka kami berharap gubernur mengambi langkah konkret," ucapnya.
Baca Juga : Angka Pengangguran di Banten Diprediksi Lebih Tinggi
Ia menyayangkan tingginya pengangguran di Banten. Padahal, Provinsi Banten memiliki 16 ribu pabrik yang tersebar di kabupaten/kota.
"Banten itu provinsi besar, provinsi yang memiliki industri yang cukup besar juga. Ada 16.000 pabrik tapi pengangguran luar biasa. Kalau tidak ada inovasi baru maka ini akan mengkhawatirkan ke depannya," tuturnya.
Dampak pandemi
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, bertambahnya angka kemiskinan di Banten merupakan dampak pandemi Covid-19. Hal serupa juga terjadi di provinsi lain. Posisinya Pemprov Banten fokus dalam menjaga keselamatan masyarakat.
"Bagaimana penyebaran covid ini agar tidak menyebar luas di Banten," katanya.
Pihaknya telah berupaya menjaga ekonomi masyarakat di delapan kabupaten/kota. Salah satunya melalui penyaluran JPS. Namun demikian, program ini tak berjalan mulus karena terkendala pendataan penerima.
"Kemarin juga kan ada keterlambatan data dari pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu kita validasi, siapkan anggarannya disesuaikan dengan kondisi yang ada lalu distribusikan," katanya.
Mantan anggota DPR RI ini tak menampik pengangguran turut menyumbang kemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh pandemi Covid-19 banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.
"Ini juga berdampak pada kemiskinan, salah satunya nanti kita lihat dulu, validasi datanya. Kinerja Disnakertrans akan kita evaluasi dengan konteks keadaan sekarang. Kan bukan hanya Banten tapi seluruh semua daerah (terdampak Covid-19)," tuturnya. (SN)*