CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan menetapkan APBD Kota Cilegon 2021 senilai Rp 1,8 triliun. Anggaran tersebut, akan akan difokuskan untuk target indikator makro dan percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap dalam paripurna penyampaian raperda tentang KUA-PPAS 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (3/8/2020).
Informasi yang berhasil dihimpun, struktur APBD Kota Cilegon nanti akan terdiri atas sektor pendapatan Rp 1,817 triliun dan sektor belanja daerah Rp 1,824 triliun. Di mana alokasi anggaran tersebut, untuk unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, pendukung urusan pemerintahan, hingga belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar.
Hanya saja, pada struktur pendapatan akan mengalami defisit pendapatan terhadap belanja sebesar Rp 10 miliar. Untungnya pada bagian pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 10 miliar.
Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, arah kebijakan belanja daerah pada 2021 ini akan difokuskan untuk target indikator makro. Selain itu, juga untuk percepatan pemulihan berbagai aspek akibat pandemi Covid-19.
"Kami akan menargetkan sejumlah indikator makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1 persen hingga 2,5 persen, indeks pembangunan manusia hingga 73,45 persen, tingkat kemiskinan hingga kurang dari 3,25 persen, serta tingkat pengangguran terbuka antara 8,5 persen hingga 9,0 persen," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan membahas bersama KUA-PPAS 2021 ini dengan pihak legislatif. Ia menuturkan, secara global fokus pembangunan pada 2021 sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.
"Pastinya ini akan searah dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Tentunya paling utama, adalah memperhatikan isu strategis daerah," ujarnya.
Disarankan fokus isu pengangguran
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menyarankan, agar Pemkot Cilegon pada 2021 nanti fokus pada isu pengangguran dan kemiskinan. Sebab, ucap dia, hingga saat ini data tingkat pengangguran terbuka milik Pemkot Cilegon tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
"Di atas kertas, Pemkot Cilegon selalu menyatakan jika indeks pengangguran terbuka di Cilegon itu rendah. Tapi nyatanya, tahun ini saja berada di peringkat kedua setelah Tangerang. Cilegon itu kota kecil, tapi sampai bisa tertinggi kedua setelah Tangerang itu kan aneh," tuturnya. (AH)*