SERANG, (KB).- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai mengevaluasi APBD Perubahan Provinsi Banten 2017. Ada dua hal yang menjadi catatan Kemendagri yaitu program bantuan dana desa dan bansos Jamsosratu yang belum terlaksana. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, ditemui di Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (16/10/2017). Hudaya menjelaskan, pihak Kemendagri mempertanyakan dua program tersebut karena hingga triwulan IV ini realisasinya masih nol persen. "Pertanyaannya, dengan sisa waktu bantuan desa yang saat ini masih nol persen serapannya, dalam sisa waktu tinggal 2,5 bulan lagi ini apakah bisa tuntas atau tidak. Kemudian bansos Jamsosratu yang sampai saat ini nol persen. Apakah cukup waktu melaksanakan itu sampai Desember. Sementara gubernur minta 15 Desember seluruh aspek administrasi keuangan itu sudah selesai," kata Hudaya. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada OPD terkait kepastian realisasi yang bisa dicapai dengan sisa waktu yang mepet tersebut. "Tinggal dipastikan ke dinas nanti berapa persen bisa terserap. Mengingat dengan sisa waktu yang tersedia, mungkin besok pagi kita bahas untuk persetujuan dengan DPRD. Kalau sudah disetujui, kami undang seluruh dinas," ujarnya. Selain bantuan desa, ada program lain di APBD perubahan 2017 yang dievaluasi Kemendagri. Program itu yakni program listrik desa dan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu). "Syukur-syukur sih kalau bisa maksimal serapannya karena ini menyangkut kinerja mereka, tapi kalau mereka ternyata tidak bisa menyelesaikannya, minimal mereka sudah siap berapa target persentase atas serapan anggaran dari program itu," ucapnya. Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengaku, hingga saat ini belum menerima laporan dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait evaluasi Kemendagri atas APBD Perubahan Banten. "Namun apa yang disampaikan Kepala Bappeda terkait masih ada serapan yang masih nol persen, ini perlu menjadi satu buah kajian kembali terhadap OPD yang memang tidak melakukan langkah-langkah yang progresif dalam melaksanakan program," tuturnya kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan program tidak matang. "Artinya bahwa sistem perencanaan atau penyusunan RKPD untuk dituangkan dalam KUA-PPAS tidak matang," katanya. Ia meminta hal tersebut dijadikan pembelajaran bagi OPD agar dalam merencanakan program bisa lebih matang mulai dari perencanaan hingga teknis pelaksanaannya. "Jadi tidak hanya sebatas angka saja yang diusulkan OPD, tapi implementasi dalam program itu juga harus dipersiapkan, jangan asal-asalan," ujar politisi PDIP ini.  Informasi yang dihimpun, anggaran bansos Jamsosratu pada 2017 ini dialokasikan sebesar Rp 48 miliar untuk 52.000 penerima manfaat. Sedangkan untuk bantuan dana desa masing-masing sebesar Rp 30 juta dengan total 1.238 desa. (RI)***