Network
SERANG, (KB).- Sedikitnya 2.000 honorer kategori 2 (K2) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (25/10/2017). Mereka mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim merekomendasikan mereka untuk menjadi CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pantauan Kabar Banten, massa aksi yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) dari 5 kabupaten/kota se-Banten (minus Tangerang Raya) tersebut, tiba di KP3B sekitar pukul 9.30 dibawah pengamanan aparat kepolisian. Mereka kemudian secara bergantian berorasi menyampaikan tuntutannya. Koordinator aksi, Sutisna mengatakan, kedatangan ribuan guru honorer tersebut untuk meminta Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani rekomendasi untuk pencabutan moratorium penerimaan PNS ke pemerintah pusat. "Kami juga meminta jaminan kesejahteraa, kepastian status. Dan menagih janji gubernur bahwa gaji honorer akan disetarakan dengan UMK," ujar Sutisna. Ia mengungkapkan, selama ini gaji atau upah guru honorer di daerah sangat memprihatinkan. Untuk guru SD dan SMP honornya sekitar Rp 200-300 ribu. "Daerah terpencil itu hanya Rp 200 sampai 300 ribu. Itu pun dibayarnya tidak setiap bukan, melainkan 3 atau 4 bulan sekali tergantung keluarnya BOS (bantuan operasional sekolah). Tidak ada insentif lain," ujarnya. Ia mengungkapkan, saat ini ada total 12.000 tenaga honorer K2 se-Banten yang didominasi tenaga pengajar atau guru. "Yang SK kepala daerah hanya 30 persen, 70 persen itu SK-nya kepala sekolah semua," ujarnya. Tak berselang lama, Asisten Daerah III Samsir menemui massa aksi untuk menyampaikan pesan gubernur. Samsir mengatakan, gubernur sepakat akan mendukung rekomendasi pengangkatan CPNS tersebut. "Pak Gubernur mendukung Bapak dan Ibu untuk diangkat sebagai CPNS. Surat rekomendasinya akan disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau tidak hari ini, paling lambat besok lusa sudah ada rekomendasinya akan kita sampaikan," ujarnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, massa aksi kemudian hendak membubarkan diri. Namun, dari kejauhan tiba-tiba Gubernur Wahidin terlihat berjalan kaki menuju kerumunan massa aksi. WH kemudian naik 'mobil komando' dan menyampaikan jawaban atas tuntutan honorer. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pengangkatan CPNS bukan merupakan kewenangan gubernur, melainkan kementerian terkait. "Kalau diangkat PNS saya tidak sanggup karena bukan kewenangan gubernur. Kalau rekomendasi itu enggak ada masalah, mau pagi, mau kemarin juga saya tandatangani," tuturnya. WH sempat berdialog dengan para guru honorer, termasuk soal tuntutan gaji sesuai UMK. "Kalau Kota Tangerang sudah UMK kan. Dulu saya (ketika jadi wali kota) sudah standarkan semua itu sesuai UMK," ujar WH. Ia mengatakan, terkait gaji guru honorer selain SMA/SMK menjadi kewenangan bupati/wali kota masing-masing. "Karena APBD-nya masing-masing. Nanti saya ingetin deh kabupaten/kota sepanjang sesuai kewenangannya," ujarnya. WH juga memotivasi para tenaga honorer tersebut untuk tetap berjuang dan berdoa. "Perhatikan peserta didiknya. Insya Allah diberikan kemudahan. Kalau menuntut rekomendasi dari kemarin. Kita memang terikat peraturan sejak 2006 tidak boleh ada pengangkatan oleh kepala daerah. Tapi oleh kepsek diberi kesempatan. Sekarang berdoa agar moratorium bisa dicabut. Wali kota / bupati memang terhalang oleh peraturan itu," ujarnya. (RI)***
-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
