SERANG, (KB).- Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik (parpol) di Provinsi Banten mengalami tren penurunan. Dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten 2016, kegiatan yang paling banyak dilakukan hanya bersifat internal. Hal tersebut dikatakan Analis Monitoring dan Evaluasi Direktorat Politik Dalam Negeri pada Kemendagri RI, Eka Endamia Surbakti saat menjadi narasumber Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten di salah satu rumah makan di Kota Serang, Selasa (27/3/2018). Menurut Eka, penurunan kaderisasi parpol terlihat dari perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten tahun 2015 dengan 2016. "Jadi memang kalau dilihat dari indikator pengukuran terkait dengan peran parpol itukan ada kaderisasi. Nah menurut data yang diperoleh dari statistik ternyata parpol belum melakukan kaderisasi secara maksimal," katanya. Parpol, kata dia, merupakan lembaga demokrasi yang punya tanggung jawab menjaga IDI, peran utama yang harus dilakukan yaitu memperbanyak kaderisasi sehingga mampu melahirkan bibit-bibit pemimpin di Banten. Minimnya kaderisasi parpol mempengaruhi IDI di Banten. "Karena indikator terkait kaderisasi itu turun 28 poin dari (IDI) tahun lalu (2015). Sehingga dianggap, 2016 parpol agak turun melakukan kaderisasi," ujarnya. Meski demikian, menurut dia, minimnya kaderisasi parpol tidak menjadi ukuran bahwa kaderisasi parpol gagal. Karena sebetulnya ada kegiatan-kegiatan kaderisasi namun belum dapat terdokumendasikan dengan baik. "Jadi dari data pengalaman kami yang lihat sebenarnya lebih kepada kesibukan partai dengan hal-hal yang lain, dan pengkaderan yang dilakukan belum terdokumentasi secara baik. Saya pikir itu sebenarnya," ucapnya. Ia menuturkan, kaderisasi parpol perlu mendapat perhatian dari semua parpol di Banten. Parpol perlu menata kaderisasi guna menjaga IDI Banten tetap baik. "Karena salah satu amanat bantuan keuangan yang diberikan parpol yaitu untuk pendidikan politik dan kaderisasi," tuturnya. Selain kaderisasi parpol, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada eksekutif juga terlihat masih lemah. Rekomendasi yang banyak dilakukan hanya tertulis di dalam laporan, tidak dibuat khusus dan terpisah. Padahal rekomendasi ini penting dilakukan untuk memperbaiki kegiatan eksekutif. "Rekomendasinya mungkin hanya bentuk laporan saja, tetapi harapannya ada surat tertulis dari DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada eksekutif terkait usulan perbaikan anggaran dan kegiatan-kegiatan," ujarnya. Disinggung apakah calon tunggal di beberapa di pilkada beberapa daerah Banten juga dapat membuat IDI buruk, ia membantah. Karena Pilkada tidak masuk dalam salah satu indikator pengukuran IDI. "Calon tunggal pilkada tidak akan menyebabkan IDI turun, karena pilkada tidak masuk dalam pengukuran IDI," tuturnya. Secara umum IDI Banten berada pada peringkat yang cukup baik. Nilai IDI Banten pada 2016 sebesar 71,36 persen. "Dengan angka ini IDI Banten menempati posisi ke 22 nasional. Targetnya pada 2019 IDI dapat mencapai angka 75 persen. Saat ini ada beberapa di luar Banten yang angkanya masih rendah," katanya. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Ade Ariyanto mengatakan, IDI merupakan indeks untuk mengukur sejauh mana perkembangan demokrasi Indoensia termasuk di Banten. Pengukuran IDI dilihat dari kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Metodenya menggunakan statistik kualitatif yang didapatkan melalui berbagai cara seperti wawancara dan melihat kejadian-kejadian. "Secara umum untuk mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi," ujarnya. IDI di Banten dirumuskan oleh tim pokja yang dikendalikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Secara teknis IDI sudah dicover dengan BPS. (SN)***