SERANG, (KB).- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menargetkan Pusat Distribusi Pangan (PDP) Banten rampung 2020. Untuk mencapai target itu, konstruksi pasar hingga persiapan operasi dikebut mulai tahun ini. "Walaupun di 2018 belum berhasil menyelesaikan penyediaan lahan, kami membuat reschedule (penjadwalan ulang) di 2019. Dimulai dari awal tahun ini untuk menyelesaikan melanjutkan lahan, sekaligus nanti pada persiapan konstruksi. Diharapkan 2020 sudah tidak meleset lagi, kita kebut konstruksi pasar hingga persiapan oeprasi," kata Kepala Disperindag Banten, Babar Suharso, Ahad (6/1/2019). Terkait progres pengadaan lahan, kata dia, 2018 pihaknya sudah menyelesaikan perencanaan. "Sudah tinggal lahan, lahan juga sudah draf penlok sudah jadi. Setelah penlok jadi, sudah bisa dibayar, BPN sudah siap dengan tim aprasialnya. Kalau sudah dibayar kan lahannya sudah jadi milik aset pemprov. Di atas lahan milik pemprov itu baru kita bisa merekayasa konstruksi. Kalau lahan bisa cepat, insya Allah konstruksi bisa cepat," katanya. Disinggung target penyelesaian lahan, kata dia, pihaknya akan mengusahakannya rampung pada Perubahan Anggaran 2019. "Lahan plus pra konstruksi, pra konstruksi itu pemagaran sudah bisa pondasi. Keliatannya kita insya Allah perubahan ini bisa selesai. Tapikan pembangunan itu bertahap, misalnya lahan yang terealisasi baru setengahnya, 50 persen dari 10 hektare atau baru 5 hektare, kita bangun dari 5 hektare dulu juga bisa, engga harus 100 persen lahan baru bekerja," ujarnya. Ia optimistis kehadiran PDP di Banten akan berdampak terhadap sistem perdagangan. Sebab, PDP bisa menjadi pusat suplai kebutuhan bahan pokok ke seluruh pasar di Banten. "Selama pasar di Banten dipasok dari mana-mana, dari Pasar Induk Kramat Jati, dari Pasar Induk Beras Cipinang, dari produsen Lampung bahkan produksi dari Jawa Barat, Jawa Timur masuk semua ke Banten," ucapnya. Kondisi tersebut membuat Pemprov Banten sulit mengintervensi tata niaga untuk menjaga stabilitas harga. "Dengan kita punya pasokan sendiri kita bisa berperan lebih besar ketika mau mengintervensi harga pasar. Karena kalau pasar ada harga beras tinggi di pasar, kita sudah punya PDP kita gelontor dengan harga besar murah," ucapnya. Selama ini, pasokan kebutuhan beras di pasar bergantung pada Bulog. Kondisi itu membuat Pemprov Banten tidak bisa melakukan subsidi untuk membuat harga beras murah. "Berasnya dari Bulog bukan punya sendiri. Mau disubsidi, enggak ada regulasinya supaya harga beras Bulog jadi murah. Lain halnya kalau kita yang punya stok itu, bisa mengintervensi," tuturnya. Disinggung terkait penerimaan warga sekitar tepatnya Kecamatan Kopo Kabupaten Serang terhadap kehadiran PDP, ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi publik yang pada intinya masyarakat setuju kehadiran PDP. "Justru meminta percepatan karena dengan PDP diharapkan akan mendongkrak ekonomi, ada peluang usaha di situ, kalau yang berkorelasi langsung yang selama ini bertani itu sudah pasti sudah punya pasar nanem, apa saja namanya di PDP pasti di butuhkan," kata Babar. (SN)*