Jelang Tahun Terakhir Kepemimpinan, Program Prioritas & Janji Bupati Serang Disisir

- 5 Maret 2019, 11:00 WIB
forum gabungan perangkat daerah kabupaten serang
forum gabungan perangkat daerah kabupaten serang

SERANG, (KB).- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang diminta menyisir semua program kerja prioritas dan janji Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah serta Wakil Bupati Pandji Tirtayasa yang belum terlaksana.

Hal tersebut dikarenakan masa kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Serang tersebut, sudah memasuki tahun terakhir. Hal tersebut terungkap dalam rapat forum gabungan perangkat daerah Kabupaten Serang tahun 2019.

Dalam rangka mengawal sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Serang tahun 2020. Kegiatan digelar di Aula Tubagus Suwandi, Pemkab Serang, Senin (4/3/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, forum gabungan perangkat daerah Kabupaten Serang tahun 2019 tersebut, dilakukan dalam rangka menyusun APBD 2020. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, di antaranya perlu diingat, bahwa ini merupakan tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Serang.

“Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan fokus pada PR-PR yang belum terselesaikan berkaitan dengan RPJMD 2016-2021. Yang berkaitan dengan program prioritas bupati ini harus kami tuntaskan di 2020,” katanya kepada Kabar Banten.

Ia menuturkan, untuk program kegiatan di 2020 akan lebih banyak menyisir apa saja yang menjadi PR terkait program prioritas bupati. Selain itu, pihaknya juga meminta melihat secara keseluruhan apa saja janji bupati dan wakil yang belum dilaksanakan kepada masyarakat.

“Akan kami sisir dan upayakan pemenuhannya di 2020 ini. Jangan sampai periode terakhir masih ada yang belum dilaksanakan. Terutama yang berkaitan dengan IPM (indeks pembangunan manusia). Kalau sekarang ketercapaian sudah 80 persen dari 5 tahun masa kepemimpinan, ini tahun keempat,” ujarnya.

Selain itu, ucap dia, di Pemkab Serang juga sebelumnya ada perubahan beberapa OPD terkait dengan penataan SOTK baru. Tentu saja itu membawa konsekuensi terhadap alokasi anggaran untuk OPD baru tersebut.

“Karena ada penambahan bidang, bagian, dinas, dan UPT, nah semua harus dapat porsi perhatian dari pemda, agar organisasi baru itu bisa berjalan dengan baik dan optimal di 2020,” tuturnya.

Halaman:

Editor: Kabar Banten


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x