Network
SERANG, (KB).- Ideologi islamisme yang membawa paham ingin merubah bentuk negara sebagai negara khilafah atau daulah islamiyah hadir memanfaatkan situasi pada Pilpres 2019. Hal itu yang menyebabkan pertarungan Pilpres begitu keras.
"Ideologi yang menjadikan islam sebagai satu satunya asas, mereka mencoba menjadikan asas tunggal sebagai kenegaraan. Saya mengamati ada arah kesitu," kata Sekretaris Lakspesdem PWNU Banten Ali Muhtarom usai menjadi pembicara pada dialog kebangsaan yang digelar PKC PMII Banten, Sabtu (22/6/2019).
Menurutnya, ia tidak menunjuk siapa-siapa, tetapi dalam pengamatannya gerakan yang bermuatan ideologi itu hadir dan memanfaatkan situasi untuk menggerus persatuan bangsa Indonesia. "Ideologi islamisme itu menurut saya bahaya," ucapnya.
Sehingga, karena ideologi bersifat soft, maka cara menanggulanginya harus bersifat soft pula. Ia berharap, dengan pendekatan soft itu bisa tercipta rekonsiliasi dan persatuan nasional. "Urusan ideologi ini softy jadi cara menanggulanginya dengan diskusi misalkan," tuturnya.
Hal hampir senada dikatakan pembicara lainnya yang merupakan pemerhati dari Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten Amas Tadjudin, ia mengatakan, dialog kebangsaan pasca pilpres sebagai penguatan persatuan dan ketahanan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan ketegangan dan pemikiran radikal terorisme.
"Pemuda dan mahasiswa merupakan pelopor utama ketahanan negara mencegah gerakan disintegrasi bangsa, terutama pasca pilpres yang demikian "keras" disebabkan perbedaan pilihan politik presiden mengarah kepada politisasi agama," katanya.
Agama islam, ujar dia, harus dijadikan landasan berfikir yang damai, sejuk dalam berucap dan bertindak (rahmatan lil alamin) tanpa framing kepentingan politik (partai) apapun. Namun faktanya pada pilpres 2019 seolah terpecah belah (oleh kelompok tertentu). Bahkan, narasi yang dibangun jika tidak memilih calon sesuai pilihanya dihukumi kafir, munafik, musyrik, padahal sesama umat islam.
"Oleh karena itu dialog berkelanjutan harus diteruskan dalam berbagai kesempatan menolak hoax dan fitnah bertema membangun kebersamaan merajut nasionalisme dalam wadah NKRI, siapapun kita adalah bangsa Indonesia," ujar Sekretaris MUI Kota Serang itu. (Masykur)*
