Network
SERANG, (KB).- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang menyebutkan, masih banyak pengembang perumahan di wilayahnya yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Akibatnya, fasilitas tersebut, menjadi terbengkalai, sehingga merugikan warga.
Hal tersebut, terungkap saat Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melakukan peninjauan fasos dan fasum di Perumahan Serang Timur, didampingi Kepala DPUPR dan Kepala DPKPTB, Jumat (19/7/2019).
Kepala Bidang Perumahan dan Gedung Pemerintahan pada DPKPTB Kabupaten Serang Tony Kristiawan mengatakan, saat ini terdapat 78 pengembang di Kabupaten Serang. Dari jumlah tersebut, baru sembilan pengembang yang telah menyerahkan fasos dan fasum-nya ke pemkab.
Sementara, pengembang lainnya sudah selesai pembangunan, tetapi belum menyerahkan, sehingga kondisi fasos dan fasum-nya banyak yang rusak.
"Khusus di Kecamatan Cikande terdapat delapan pengembang dan dua pengembang telah menyerahkan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas)," katanya kepada Kabar Banten.
Kepala DPKPTB Kabupaten Serang Irawan Noor menuturkan, sesuai aturan ketika akan dibangun oleh pemkab, maka fasos dan fasum perumahan harus diserahkan lebih dulu ke pemkab.
"Harusnya diserahkan dulu. Tapi dulu lalai, kalau yang sembilan itu (yang sudah menyerahkan) masih eksis (perusahaannya)," ujarnya.
Ia mengatakan, perusahaan eksis dibutuhkan, karena secara administratif ada sertifikat induk di pengembang.
"Jadi, kavling ini diserahkan ke pemda, makanya si pemegang sertifikat induk itu harus melepaskan hak nya misalnya yang lapangan 200 meter persegi, lainnya juga. Pelepasan itu nanti diubah sertifikatnya jadi punya pemda. Kalau enggak ada (perusahaan) sertifikat ada di mana. Di Kemendagri ada ketentuan serah terima," ucapnya.
