Network
SERANG, (KB).- Bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Serang menurun drastis pada 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang hanya mendapat kuota untuk empat rumah.
Sementara, dua tahun sebelumnya pemprov selalu memberikan bantuan dengan angka signifikan hingga mencapai 350 rumah. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sampai saat ini jumlah rutilahu di Kabupaten Serang masih tersisa sekitar 7.000 unit.
Pada 2019 ini untuk menyelesaikannya ada dari APBN 822 unit dan APBD 450 unit, sedangkan dari APBD provinsi untuk tahun ini sangat kecil hanya 4 unit rumah. “Ini mungkin di provinsi harus disinergikan, agar lebih banyak,” katanya kepada Kabar Banten seusai menghadiri pencanangan penanganan fisik peletakan batu pertama rutilahu di Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kamis (8/8/2019).
Ia berharap, jika bantuan dari pusat bisa 822 unit dan kabupaten 450 unit, maka setidaknya provinsi bisa memberi minimal 250 unit, sehingga bantuan tersebut tidak jomplang. “Karena, dari sisa yang ada kami masih 7.000 unit lagi, ini cukup berat harus berapa tahun baru bisa selesai. APBD kami tidak bisa anggarkan dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya.
Ia menuturkan, tidak tahu mengapa bantuan tahun ini lebih kecil dari provinsi. Padahal, dua tahun lalu berturut-turut mendapatkan 350 unit. “Tahun ini anjlok, itu tanyakan ke provinsi. Harusnya jangan terlalu jauh, 200-250 atau Alhamdulillah kalau 300 unit, jadi agak cepat. Sangat menyangkan, mungkin salah perhitungan, padahal ajuan kami banyak,” ucapnya.
Kemudian, tutur dia, selain dari dana tersebut, ada juga dari dana corporate social responsibility (CSR) BJB, perusahaan di HIPWIS, Koperasi BMT hingga Baznas. “Dengan anggaran yang ada dan kebersamaan masyarakat ini akan lebih cepat tangani program rutilahu,” tuturnya.
Untuk anggarannya, kata dia, sumber APBN per rumah diberikan Rp 15-20 juta, APBD 20 juta dan BJB Rp 25 juta per rumah, sedangkan untuk anggaran dari APBD tersebut, disiapkan tim pendamping dan kepala desa untuk menggerakkan potensi masyarakat. “Mereka harus aktif membangun, karena kalau hanya Rp 20 juta enggak bisa jadi rumah, kalau tanpa peran masyarakat,” ujarnya.
Disinggung soal kemungkinan selesai di akhir masa jabatannya, dia pesimistis. Sebab, untuk membangun 822 unit saja sudah menghabiskan Rp 16,4 miliar, jika tidak didukung semua pihak, maka akan sangat berat. “Tahun depan hampir 950 unit, provinsi kami ajak lagi, supaya seperti tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang Irawan Noor mengatakan, sampai saat ini PR rutilahu masih sekitar 7.000 unit. Namun, dalam minggu ini data tersebut5, akan kembali direkap bersama camat dan Dinsos untuk melakukan klarifikasi.
