Network
SERANG, (KB).- Pemerintah daerah (pemda) di Banten harus keluar dari “pakem” menjadikan bantuan hibah sebagai strategi utama dalam upaya menanggulangi kondisi pasca bencana. Hibah harus ditempatkan semata-mata sebagai instrumen yang komplementer, bukan menu utama.
Demikian dikemukakan Manajer Pemulihan dan Lingkungan Dompet Dhuafa Syamsul Ardiansyah kepada Kabar Banten ketika dimintai pendapatnya terkait penanganan kondisi pasca bencana Tsunami Selat Sunda di Pandeglang dan Serang, Rabu (4/9/2019).
Menurut Syamsul, dalam konteks pemulihan pasca tsunami Selat Sunda, Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang perlu belajar dari pemulihan gempa NTB dan Sulawesi Tengah. Belajar dalam arti luas, baik dari segi positif maupun negatif.
Positifnya, menurut Syamsul, pemulihan gempa NTB dan Gempa-Tsunami-Likuifaksi Sulawesi Tengah berpatokan pada rencana aksi rehabilitasi-rekonstruksi. Negatifnya, di dalam rencana-rencana itu kurang mengelaborasi potensi kapasitas dari para-pihak lokal dalam mendorong pemulihan.
“Kelemahan ini yang menjadi boomerang.” katanya.
Penguatan kapasitas lokasl
Dia menilai, pemulihan yang efektif adalah hasil dari strategi program yang bertumpu pada penguatan kapasitas lokal. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan emansipasi dari masyarakat terdampak bencana dalam mendorong pemulihan mulai dari dirinya, keluarganya, dan lingkungan terdekatnya.
Di Banten misalnya, dengan kawasan yang memiliki garis-pantai cukup panjang dengan rumah-tangga nelayan yang paling besar secara nasional, harusnya bisa melihat potensi ekonomi maritim sebagai mesin pertumbuhan untuk pemulihan.
“Jadi, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi penyusunan livelihood strategy pada rantai nilai ekonomi maritim bagi seluruh pelaku ekonomi lokal, khususnya yang bergerak pada usaha mikro-kecil dan menengah serta memayunginya dengan kebijakan yang memihak,” ujar Syamsul.
