Network
SERANG, (KB).- IKA Untirta mengapresiasi kinerja positif Pemprov Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy yang telah berhasil menurunkan angka pengangguran di Banten.
Penurunan tersebut berdasarkan data BPS yang menunjukan angka pengangguran Banten pada 2018 berada di angka 8,52 persen kemudian menjadi 8,11 persen pada 2019.
“Berdasarkan data BPS Agustus 2019 tercatat terdapat 5,56 juta orang masyarakat Banten yang bekerja atau mengalami kenaikan sebanyak 230 ribu pekerja dari tahun sebelumnya di tahun 2018. Pencapaian ini tentu merupakan suatu prestasi yang membanggakan dan tentu perlu terus ditingkatkan,” kata Ketua Umum Ika Untirta Asep Abdullah Busro, Kamis (7/11/2019).
Posisi Provinsi Banten yang menempati urutan tertinggi secara nasional merupakan hal yang wajar. Karena selain akibat meningkatnya populasi jumlah penduduk di Banten yang bersumber dari peningkatan angka kelahiran dan meningkatnya jumlah pendatang dari arus urbanisasi, faktor lainnya juga disebabkan adanya peningkatan pekerja berhenti akibat faktor pensiun dan efisiensi yang beberapa perusahaan di Banten.
“Antara lain PT. Krakatau Steel yang pada bulan agustus 2019 telah melakukan program restrukturisasi organisasi dengan melakukan efesiensi pengurangan karyawan sebanyak 2600 orang. Selain hal tersebut faktor meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak berimbang dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja,” katanya.
Terkait jumlah perusahaan di Banten sebanyak 16 ribu, kata dia, jenis perusahaannya banyak jenis padat modal yang tak banyak menyerap tenaga kerja.
“Faktor lain masih terdapatnya tingkat pengangguran di Banten karena latar belakang pendidikan tenaga kerja di Banten tidak sesuai, dengan kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri,” ujarnya.
IKA Untirta berpandangan permasalahan pengurangan angka pengangguran tidak dapat dibebankan hanya kepada Gubernur dan Pemprov Banten. Melainkan harus ada andil dan tanggung jawab dari para kepala daerah bupati/wali kota di Banten.
“Kabupaten/kota adalah pihak yang memiliki teritorial fisik dan administrasi yang akan secara riil berinteraksi dengan masyarakatnya sampai pada tingkatan RT,” katanya.
