Network
MENGATASI persoalan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPS) di Provinsi Banten tidak bisa hanya mengandalkan industri. Salah satu solusi yang dinilai tepat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship).
Hal tersebut mengemuka saat Focus Group Discussion (FGD) tentang problematika ketenagakerjaan di Banten, di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A Yani No. 72 Kota Serang, Senin (16/12/2019). Kegiatan tersebut diinisiasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten bekerja sama dengan BPJamsostek.
Hadir dalam diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar tersebut antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi, Deputi Direktur BPJamsostek wilayah Banten Eko Nugriyanto, Wakil Ketua Kadin Provinsi Banten Agus R Wisas.
Kemudian, akademisi Untirta Liza Mumtazah, Fadlullah dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, Ketua DPW Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Banten Anas Mathofany, dan lainnya.
Menurut Akademisi Untirta Liza Mumtazah, ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya pengangguran di Banten, salah satunya banyak jurusan di sekolah kejuruan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Itu harus diganti. Apalagi sekarang lebih parah dengan semakin berkembangnya teknologi. Impossible mengandalkan industri untuk menekan angka penganguran," kata Liza yang juga tergabung dalam forum Skills Development Center (SDC) ini.
Menurut Liza, saat ini pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya mengurangi angka pengangguran adalah dengan menggerakan ekonomi melalui kewirausahaan.
"Saya lebih cenderung bagaimana pemerintah menggerakkan ekonomi melalui entrepreneurship. Luasan pesisir Indonesia itu ke-4 sedunia. Tapi kita fokus pada pengembangan industri. Kalau saja kita fokus pada pertanian. Kita ini impor ke Vietnam, memalukan. Kita dari dulu dijejali dengan sekolah kerja, sekolah kerja. Tidak mengembangkan potensi yang besar di negara kita. Padahal itu nilai besar yang tidak dimiliki bangsa lain," ujarnya.
Menurut Liza, perlu dilakukan pemetaan terhadap data pengangguran tersebut untuk mengetahui data real di lapangan.
