Network
SERANG, (KB).- Komisi V DPRD Banten menekankan, Pemprov Banten teliti dalam memilah data warga miskin setelah ditetapkan pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020. Hal itu dilakukan agar warga yang masuk dalam daftar pengurangan PBI tepat sasaran dan sesuai kondisi yang ada di lapangan.
Diketahui, Pemprov Banten mengurangi jumlah PBI BPJS Kesehatan untuk tahun anggaran 2020. Pengurangan dilakukan lantaran pemprov tak bisa memenuhi kebutuhan anggarannya pasca kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Adapaun pengurangannya dari jumah 900.000 lebih penerima menjadi 626.000 penerima.
Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, pengurangan kuota PBI memunculkan perdebatan di Komisi V DPRD Banten. Mereka mempertanyakan apa yang menyebabkan jumlah PBI berkurang dari kuota awal yang diajukan pemprov sebanyak 900 ribu lebih penerima. Setelah dikonfirmasi, kuota 626.000 penerima telah disesuaikan dengan jumlah warga miskin di Banten, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.
"Hitungannya adalah 5,2 persen masyarakat miskin di Banten, sehingga itu (kuota PBI) dipangkas," kata Nizar usai rapat koordinasi Komisi V DPRD Banten dengan Dinkes Banten, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga : APBD Banten 2020, Kuota Penerima Iuran BPJS Kesehatan Dikurangi Rp 294.000
Dasar menentukan warga masuk dalam pengurangan kuota PBI mengacu pada data warga miskin diterima oleh Dinkes Banten.
"Tolok ukur dari data yang masuk. Karena kan ini tidak hanya miskin, tapi masyarakat tidak mampu (membiayai kesehatan)," ucapnya.
Sementara ini, kata dia, kemungkinan besar warga yang masuk dalam daftar pengurangan terbanyak berada di wilayah Tangerang. Tiga wilayah itu sudah banyak masyarakat yang terbilang mampu.
"Tinggal dikuranginya bagian yang misal pekerjaannya layak, kemudian dihapus dari data penerima PBI," ujarnya.
Menurut dia, persoalan yang perlu dipecahkan sebetulnya bukan hanya terkait kuota PBI, melainkan juga terkait pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang masih kurang optimal.
