Network
SERANG, (KB).- Rekam jejak peserta seleksi komisaris dan direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri sedang ditelusuri panitia seleksi (pansel). Penelusuran dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Banten Mahdani mengatakan, tahapan seleksi calon Komisaris dan Direksi PT Agrobisnis Banten mandiri telah memasuki tahapan penelusuran rekam jejak.
Tahapan ini merupakan lanjutan pascates pembuatan makalah yang sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu. "Ini sedang rekam jejak, masih tahap rekam jejak," ucapnya.
Dalam tahapan tersebut pansel menggandeng PPATK. Tugasnya untuk menganalisis rekam jejak pengalaman calon ketika menduduki jabatan di perusahaan perbankan. Hal itu untuk memastikan selama menduduki jabatannya tak ada kredit nunggak.
"Terutama track record dari dunia perbankan, ada kredit nunggak dan lain sebagainya. Karena mungkin mereka berpengalaman di perusahaan dulu," ucapnya.
Ia berharap, melalui penelusuran rekam jejak pansel mendapatkan calon komisaris dan direksi yang berkualitas. Sehingga mampu menjalankan tugasnya di PT Agrobisnis Banten Mandiri secara maksimal.
"Kan diharapkan enggak bermasalah," ujar pria yang juga menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Banten ini.
Setelah penelusuran rekam jejak rampung, seleksi dilanjutkan ke tahapan wawancara. Ini merupakan tahapan akhir untuk menentukan tiga besar masing-masing jabatan.
"Masing-masing tiga, masing-masing perjabatan tiga orang, itu direkam jejak semua dulu," ujarnya.
Tiga nama yang dipilih akan diserahkan kepada Gubernur Banten untuk selanjutnya ditetapkan dua nama untuk jabatan direksi dan satu nama untuk komisaris.
"(Direksi) butuhnya dua kan, terus untuk komisaris karena satu butuhnya," katanya.
Baca Juga : 13 Nama Bersaing Rebut Kursi Bos BUMD Agrobisnis Banten
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, selain tahapan seleksi direksi dan komisaris, raperda penyertaan modal untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri telah masuk pembahasan pansus.
"Targetnya sudah diatur oleh tatib. 12 hari kerja kita harus beres, entah hasilnya disepakati atau tidak sayapun belum bisa memastikan itu karena inikan masih dalam proses," katanya.
Rencananya, dalam produk hukum pansus akan mengatur penyertaan modal secara bertahap, serta ditentukan juga batas waktu seluruh penyertaan modal harus masuk. Sehingga penyertaan modalnya memiliki kepastian dan diketahui kapan penyertaan modal harus sudah masuk seluruhnya.
"Kita atur amanat itu di dalam perda lebih tegas bahwa pemprov harus selesaikan penyertaan modalnya dalam sekian kali tahun anggaran misalnya. Dalam hal ini rencana adalah kalau tidak salah (Rp) 300 miliar. Namun hal itu teknisnya akan dilakukan bertahap karena melihat kemampuan dari anggaran," katanya.
Jika pembahasan sudah rampung pada bulan ini, kata dia, bukan tidak mungkin penyertaan modal kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri bisa masuk pada APBD 2021.
"Mungkin setiap tahun dimasukkan sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Karena ada BUMD lain yang harus segera dibereskan," tuturnya. (SN)*
