Network
SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) angkat bicara soal penugasan pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) ke sekolah yang disorot Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten di Lapangan Setda Pemprov Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (17/2/2020).
Dalam penugasan tersebut, WH menyalahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Almuktabar yang dinilai terlalu terburu-buru mengambil keputusan.
Gubernur mengatakan telah menganulir penugasan pegawai OPD Pemprov Banten ke sekolah, sehingga ditarik kembali dan akan dirapatkan terlebih dahulu.
"Itu memang masalah antara sekda tergesa-gesa bikin itu, tapi sudah kita tarik lagi," kata Wahidin Halim, Selasa (18/2/2020).
Namun terkait koordinasi OPD, ia berbeda dengan Wakil Gubernur Banten. Menurutnya, selama ini koordinasi sudah bagus. Hanya saja untuk urusan penugasan pegawai OPD ke sekolah demi mengisi kekosongan, menurut dia terlalu buru-buru.
"Cuma kemarin saya anulir, saya tarik lagi untuk dirapatkan dulu," ucapnya.
Ditanya lebih lanjut terkait koordinasi dari OPD Pemprov Banten, ia tak mau memberikan jawaban.
"Jangan ditambah-tambah, sudah selesai. Sudah lapor, sudah clear. Bukan dipindahkan, tapi mendukung untuk bendahara. Tapi mereka perlu dianulir ulang, kebutuhan untuk dinas pendidikan, sekolah," katanya.
Baca Juga: Andika Hazrumy Ungkap Fenomena Asal Laporan di Pemprov Banten
Sebelumnya dalam apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten, Wakil Gubernur Banten mengungkap dirinya bersama Gubernur Banten sering menerima laporan yang tidak utuh atau berbeda-beda dari para bawahannya.
Salah satu yang menjadi sorotannya terkait penugasan pegawai OPD ke sekolah, yang tidak terlebih dahulu dilaporkan kepada gubernur dan wakil gubernur.
"Kemarin itu ada beberapa staf di OPD yang dipindahkan ke sekolah-sekolah, tapi tidak ada laporannya ke pimpinan (gubernur dan wakil gubernur). Mungkin maksudnya baik, tapi pola kerja seperti itu ya salah," ucapnya.
Menanggapi itu, Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, sampai saat ini tidak ada staf OPD yang ditugaskan ke sekolah.
"Yang ada itu Disdik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten) minta kekurangan tenaga di sekolah, untuk diisi untuk membantu administrasi di sekolah," tuturnya.
Kekurangan dimaksud untuk tenaga TU yang jumlahnya mencapai ratusan. Adapun rencana pengisiannya, kata dia, BKD mempersiapkan data kepegawaian.
"Kalau soal keputusan dipindah enggaknya, itu di PPK atau PYD. Kalau BKD kan menyiapkan aja datanya. Memang BKD ada kewenangan mindahin? Enggak ada (kewenangan)," ujarnya. (SN)*
