Network
SERANG, (KB).- BKKBN Banten melakukan pembinaan terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Provinsi Banten dan penandatanganan pakta integritas PKB/PLKB, di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (3/3/2020).
Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PKB/PLKB dalam penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (ZI menuju WBK/WBBM) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Banggakencana.
Selain itu, guna peningkatan kinerja saat ini dan masa yang akan datang, meningkatkan pemahaman PKB/PLKB tentang reformasi birokrasi, ZI menuju WBK/WBBM, dan SPIP serta keterkaitannya. Kemudian, pengisian dan penyampaian LHKASN pada aplikasi SiHARKA bagi seluruh PKB/PLKB.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Aan Jumhana menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, ada 2 (dua) hal pokok yang ingin dicapai yakni Lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan cara mengkampanyekan budaya anti korupsi secara masif dalam setiap kegiatan. Kemudian, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui berbagai inovasi dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat khususnya pelayanan program Banggakencana.
“PKB/PLKB memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan RB dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM melalui berbagai pembaharuan atau inovasi di setiap 10 (sepuluh) langkah PLKB sehingga akan lebih berdaya guna, selalu menciptakan gagasan baru dalam menghadapi setiap permasalahan, serta memiliki kemampuan dalam melayani masyarakat dengan baik, cepat, tepat, dan memuaskan,” ujar Aan.
Ia mengatakan, berbagai perbaikan unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) merupakan modal utama dalam pencapaian tujuan pelaksanaan RB dan ZI menuju WBK/WBBM guna mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dan SPIP diharapkan mampu mewadahi pembentukan karakter dan budaya kerja ASN khususnya PKB/PLKB yang berintegritas sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah, dan mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan birokrasi, serta adanya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Aan.
BKKBN, kata dia, mendukung 2 (dua) agenda pembangunan Prioritas Nasional di antaranya meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing serta Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter.
Ia mengungkapkan, keberhasilan program Banggakencana antara lain ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil, serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola program Banggakencana. Untuk mencapai keberhasilan itu tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak.
