Network
KEBERADAAN panti di Provinsi Banten sangat penting dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu, Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banten pada 2021 akan mengoptimalkan keberfungsian panti di bawah naungan Dinsos Banten yaitu Balai Perlindungan Sosial dan Balai Pemulihan dan Perlindungan Sosial (BP2S).
Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana mengatakan, selama ini sarana prasarana panti tersebut masih belum memadai.
"Sarana prasarana masih belum memenuhi standar, dari segi sarana gedung, peralatan untuk menunjang pelatihan-pelatihan keterampilan," kata Nurhana di sela kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) OPD Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2021, di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (5/3/2020).
Selain itu, Banten membutuhkan panti rehabilitasi terpadu khususnya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
"Kami ingin di 2021 ada panti rehabilitasi terpadu. Tapi kami masih pertimbangkan lebih efisien membangun atau memanfaatkan yang sudah ada untuk dioptimalkan," ujar Nurhana.
Ia mengungkapkan, fokus dinsos pada tahun 2021 masih berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kita banyak berorientasi pada rehabilitasi sosial terutama terkait dengan kewenangan provinsi yaitu pelayanan dalam panti," ucap Nurhana.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam upaya pemenuhan SPM tersebut yaitu meningkatkan pelayanan dalam panti.
"Provinsi Banten punya UPTD di Lebak dan Cipocok. Perlindungan sosial yang sasarannya 60 orang akan kami usulkan menjadi 100 orang pada 2021. Kami melihat kabupaten kota sangat kesulitan ketika ada lansia telantar yang akan dimasukkan di panti. Pada 2021 Dinsos Banten juga akan fokus pada lansia telantar, korban tindak kekerasan dan anak balita telantar," tuturnya.
