Network
SERANG, (KB).- Penggabungan 14 proyek pembangunan dan peningkatan jalan dalam satu paket lelang atau tender pada tahun 2020 urung dilakukan. Keputusan tersebut merupakan hasil kaji ulang yang dilakukan Komisi IV DPRD Banten bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten beberapa waktu lalu.
"Terkait 14 pekerjaan jalan dikembalikan lagi ke awal (tidak digabung). Yang disatukan itu yang satu ruas saja, kalau enggak salah yang Jalan Sempu. Kalau beda ruas jalan disesuaikan (tidak digabung)," kata Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Senin (9/3/2020).
Ia mengatakan, pekerjaan pembangunan jalan yang tidak digabung akan lebih efektif dan bisa segera terealisasi ketimbang digabung.
"Saya kira itu kegiatan bisa lebih efektif dan segera terealisasi. Ini juga kan menghindari gagal lelang. Kalau digabung, kemudian misalnya gagal lelang semuanya (14 pekerjaan) enggak jalan," ujar Fahmi yang juga Koordinator Komisi IV DPRD Banten ini.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini menilai, dengan tidak digabungnya 14 proyek pembangunan jalan tersebut sebagai bagian dari pembinaan para pengusaha lokal.
"Ini juga menjadi bagian partisipasi para pelaku dunia usaha di Banten. Kita ketahui bersama pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu ada pengusaha sebagai mitra pemerintah. Mudah-mudahan pembinaan terhadap pengusaha bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Menurut informasi dari Dinas PUPR, kata dia, beberapa proyek pembangunan dan peningkatan jalan tersebut sudah masuk tahap lelang.
"Informasi dari PUPR sudah ada yang masuk lelang. Tentu saja kami berharap tidak ada lagi pekerjaan gagal lelang pada 2020 karena akan menghambat pembangunan," ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.
Baca Juga : Lelang 14 Proyek Jalan Digabung, Dewan Minta Penjelasan Pemprov Banten
Ia juga meminta kepada Dinas PUPR Banten agar tidak ada lagi lahan yang tertinggal saat tahap pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan.
