Network
SERANG, (KB).- Badan Pusat Statistik (BPS) Banten bersama Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mulai menyusun IDI Provinsi Banten tahun 2019. Penyusunan tersebut terdiri atas beberapa tahapan yang antara lain focus group discussion (FGD) dengan sejumlah kalangan.
Demikian terungkap dalam FGD IDI Provinsi Banten tahun 2019 yang dilaksanakan BPS Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (11/3/2020).
Kepala BPS Banten Adhi Wiriana mengatakan, IDI merupakan indikator komposit untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi Indonesia.
"Kenapa dikatakan komposit, karena di dalamnya ada tiga komponen yang dipotret, yaitu hak sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi," katanya.
Secara nasional IDI mulai dirumuskan sejak tahun 2006. Di dalamnya terlibat Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Ham (Kemenkopolhukam), Kemendagri, dan Bappenas.
"IDI ini dihasilkan dari kita dan untuk kita," ucapnya.
Ia memandang keberadaan IDI sangat penting dalam pengukur perkembangan demokrasi di Banten. Peran IDI kian penting mengingat Kemendagri juga sudah memasukkannya dalam indikator strategis keberhasilan pemerintah daerah.
IDI dirumuskan dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber seperti pemberitaan media massa, dokumen daerah berupa perda, pergub, perbup, perwal dan surat edaran. Data itu kemudian diperdalam melalui FGD.
"Saya berharap tim pokja bisa solid dan kita sama-sama mengawal demokrasi di Banten, berbagai kasus harus kita kawal bersama. Banten ini penyangga ibu kota, banyak terpengaruh ibu kota yang harus kita jaga bersama," ucapnya.
