Network
SERANG, (KB).- Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten mengusulkan siap menjadi bagian dari jaringan distrubusi logistik untuk penanganan masyarakat terdampak Covid-19. Hal itu disampaikan Sekjen FSPP Banten Fadhlullah, Rabu (15/4/2020).
“Dalam Musrenbang RKPD Banten 2021, kami sudah mengusulkan bahwa ponpes yang ada di bawah FSPP Banten siap menjadi jaringan distribusi logistik kepada masyarakat terdampak Covid-19,” kata Fadhlullah.
Ia mengatakan dengan dukungan pemprov, pemkab/pemkot, FSPP yakin ekonomi masyarakat akan cepat pulih.
“Kami juga ingin dukungan pemda, berupa pelatihan bagi santri di ponpes. Mudah-mudahan dari pelatihan ini lahir wirausahawa muda, bisa menciptakan lapangan kerja baru baik informal dan non formal,” katanya.
Selain itu, ucap dia, pihaknya juga mengusulkan adanya perhatian terhadap ustaz karena mereka terdampak Covid-19.
“Perhatian ini penting, karena mereka sekarang tidak bekerja, tidak lagi mengisi pengajian, ngariung, dan yang lainnya,” ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan ponpes sebesar Rp 30 juta tahun 2020 ini, Fadhlullah mengatakan pihaknya berharap pemprov segera mencairkan sebelum Ramadan.
”Dalam rangka membantu rangka kabupaten/kota perlu disegerakan pencairan bantuan ponpes tersebut. Saya berharap unsur-unsur birokratis diminimalisasi sehingga menjelang Ramadan, ponpes sudah menerima bantuan tersebut,” tuturnya.
Diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Banten Tahun 2021 secara online melalui teleconference, di Rumah Dinas Gubernur, Cipare, Kota Serang, Selasa (14/04/2020). Musrenbang menghasilkan empat prioritas pembangunan Banten pada 2021.
Adapun empat skala prioritas pembangunan tahun 2021 Pemprov Banten yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bedaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill, penguatan daya saing perekonomian, penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. (KO)*
