Network
SERANG, (KB).- Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang terdata dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Serang, belum terdaftar dalam penerima bantuan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) yang terdampak wabah Covid-19.
Ketua APKLI Kota Serang Ayip Fauzi mengatakan, ada sekitar 250 PKL yang masuk dalam data APKLI Kota Serang, tetapi belum terdaftar di Diperdaginkop sebagai penerima stimulus bantuan ekonomi bagi pelaku UKM dan IKM yang terdampak Covid-19.
"Sekitar 250 PKL, makanya saya sih pengennya didata lagi, kan hampir seluruhnya kena dampak," katanya kepada Kabar Banten, Selasa (21/4/2020).
Ia menuturkan, Disperdaginkop dan UKM Kota Serang sudah punya database calon penerima, sehingga bantuan yang disiapkan hanya untuk yang sudah terdaftar. Padahal, bahasa dalam aturannya bantuan disalurkan bukan bagi yang terdata, tetapi bagi yang terdampak.
"Kalau data APKLI kan belum masuk ke Perindag, dia itu kan katanya yang akan dibantu yang terdaftar, kalau yang terdaftar itu diukur untuk perizinan, kan kebanyakan yang informal yang informal kan PKL," ujarnya.
Sejauh ini, tutur dia, sudah memberi saran ke wali kota, agar para PKL yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan bisa masuk. Namun, dia belum berkomunikasi dengan Diperdaginkop dan UKM Kota Serang.
"Ini kan baru, bukan didata mengenai teknis usahanya. Kena dampaknya itu kan, berapa penghasilannya sekarang, kalau gak dagang solusinya apa," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disperdaginkop dan UKM Kota Serang Yoyo Wicahyono menuturkan, pihaknya sudah memiliki database pelaku UKM dan IKM. Saat ini, data tersebut, sedang dalam verifikasi dan validasi, sehingga belum dipastikan yang disampaikan APKLI belum terdaftar.
"Belum tentu juga, kami lihat di databasenya ada gak di database, kami kan tidak melakukan pendataan hanya verifikasi dan validasi," tuturnya.
Ia mengatakan, seharusnya APKLI menyampaikan kepadanya dan melakukan pengecekan apakah data tersebut, sudah masuk atau belum. Karena, pihaknya tidak melakukan pendataan ulang di tengah Covid-19 ini.
