Network
Penolakan terhadap bantuan pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Serang, mencuat. Sebab, tidak semua yang didata masuk dalam daftar penerima, sehingga dikhwatirkan menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para ketua RT/RW di beberapa wilayah merasa khawatir dengan program bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata. Sebab, mereka yang sudah di data, namun ternyata ada yang tidak masuk dalam daftar penerima setelah diverifikasi.
Sejulah warga di Kelurahan Tinggar misalnya, melaporkan banyak dari mereka yang tidak mendapat bantuan. Dalam aduannya, ada sekitar 66 kepala keluarga (KK) yang tidak mendapatkan bantuan JPS dari Pemkot Serang.
"Jadi, bantuan sembako dari Pemkot Serang ini ternyata tidak merata, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Mirisnya, warga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut mayoritas merupakan janda tua dan lansia, yang seharusnya menjadi prioritas," kata Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, yhang menerima pengaduan dari masyarakat tersebut.
Lurah Tinggar Ahmad Bajuri mengatakan, pihaknya hanya sebatas mengajukan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang saja.
"Karena kelurahan hanya sebatas mengajukan saja ke Dinsos. Jadi yang menentukan bantuan pun itu Dinsos. Memang dalam kondisi saat ini semua juga ingin mendapat bantuan dan butuh," ujarnya.
Baca Juga : Intruksi Wali Kota ke Inspektorat, Dinsos Kota Serang akan Diperiksa Terkait JPS
Ia juga mengatakan, adanya pendataan untuk mengetahui warga mana saja yang membutuhkan dan berhak mendapat bantuan agar tidak salah sasaran. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang terbatas jumlahnya.
"Jadi tidak mungkin memberi bantuan kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Karena keterbatasan APBD," ucapnya.
Bukan hanya di Kelurahan Tinggar, kondisi hampir serupa juga terjadi di wilayah perkotaan seperti di Bukit Permai. Dari jumlah yang di data, ternyata hanya beberapa warga saja yang masuk daftar penerima bantuan.
