Network
"Saya kira kalau desa tidak akan ribut kayak yang lain. Karena, kami begitu masuk kas desa semua diberikan sesuai yang ada di desa. Misal di desa penerima 110 orang kalau dana masuk ke rekening kas desa akan diberikan sekaligus dananya tidak ber tahap," ucapnya.
Kemudian, tutur dia, daftar penerima BLT DD sudah dibuat by name by address di perkades dan sudah dimusyawarahkan di masyarakat. Namun demikian, dia belum tahu berapa total penerima BLT DD tersebut.
"Belum tahu kan (laporan) musdesnya belum ada, di perkades ada, tapi belum dilaporkan ke saya. Minimal 100 KK (per desa)," katanya.
Sementara, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Ahmad Jajat mengatakan, bantuan langsung tunai dana desa untuk penerimanya didata oleh desa. Dengan demikian, desalah yang tahu persyaratan penerimanya, sedangkan untuk pihaknya akan melakukan pengawasan.
"Makanya, didorong ada musdes untuk percepatan anggaran Covid-19 (BLT DD). Karena, anggaran Covid-19 belum bisa turun kalau belum ada musdes. Semakin cepat musdes akan semakin cepat pencairan. Karena, tadinya ada anggaran untuk infrastruktur dialihkan ke BLT DD," ujarnya.
Ia menuturkan, dalam pendataan seharusnya bekerja sama dengan Dinsos. Sebab, Dinsos lah yang tahu klasifikasi yang berhak menerimanya.
"Karena khawatir enggak sesuai di lapangan. Takut enggak tepat sasaran," ucapnya. (DN)*
