Network
SERANG, (KB).- Sebanyak 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang diawasi terkait kearsipan. Pengawasan itu dilakukan untuk menata kelola kearsipan sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.
Kepala DPK Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, selama satu bulan ini pihaknya mengawasi 10 OPD di lingkungan Pemkot Serang bekerjasama dengan Inspektorat Kota Serang. "Iya, kami melakukan pengawasan terkait tatakelola kearsiapan, dan bekerjsama juga dengan inspektorat," katanya, Senin (22/6/2020).
Hasil pengawasan tersebut, akan dievaluasi untuk perbaikan kedepanya. Sebagai contoh, adanya pengelola kearsipan, atau ruangan di masing-masing OPD untuk pengarsipan. "Jadi nanti hasil evaluasinya ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD, kalau tidak ada operatornya itu harus ada. Kemudian ruangan untuk menyimpan arsipnya juga harus ada atau harus dianggarkan," ujarnya.
Sampai saat ini, kata dia, belum ada program pengelolaan kearsipan yang baik dan benar di masing-masing OPD. Padahal arsip merupakan salah satu bagian dari tatakelola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. "Ini juga baru ada tahun ini di DPK, sebelumnya tidak ada, dan ini merupakan salah satu prioritas dari DPK," ucapnya.
Melalui arsip tersebut, Pemkot Serang akan lebih mudah untuk mengelola dan membangun Kota Serang ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. "Jadi kalau ada arsip habis masa retensinya maka akan dimusnahkan. Kemudian mana yang akan disimpan untuk jadi arsip statis pada kami, jadi terpetakan," ujarnya.
Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DPK Kota Serang Aminudin mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap OPD yang besar seperti Sekretariat Dewan (Setwan), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang dan beberapa OPD lainnya.
"Kami sudah mulai mengumpulkan bahan, nanti mereka akan dinilai, sehingga ketahuan bagaimana tatakelola kearsipannya," katanya.
Pengawasan juga akan kembali dilakukan pada 10 OPD lainnya tahun depan, dan ditargetkan pada 2020 seluruh OPD selesai diawasi. "Mudah-mudahan tahun 2022 mendatang sudah ada maping yang jelas mengenai tatakelola kearsipan. Sebab seluruh kegiatan bahkan perjalan dinas pasti ada arsipnya," tuturnya. (Rizki Putri)*
