Network
SERANG, (KB).- Kepolisian Daerah (Polda) Banten menerjunkan 3.302 untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang masuk wilayah hukumnya.
Para personel tersebut diterjunkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibantu personel TNI dan Linmas.
Wakapolda Banten Brigjen. Pol. Wirdhan Denny mengatakan, Polda Banten ikut serta dalam pengamanan Pilkada 2020.
"Polda Banten menurunkan personel 3.302 untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak di wilayah hukum Polda Banten," katanya ditemui usai rapat koordinasi Pilkada 2020 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (22/7/2020).
Standar pengamanan pilkada, kata dia, menerapkan pola dua satu dua. Artinya dua anggota TNI/Polri, satu TPS, dan dua Linmas.
"Itu semua di seluruh TPS, kecuali nanti pada saat perhitungan. Perhitungan kita akan memaksimalkan jumlah personel yang ada di TPS jika didukung personel Linmas maupun TNI," ucapnya.
Terkait anggaran pemenuhan APD untuk personel pengamanan, lanjut dia, seluruhnya dipenuhi oleh pemda yang daerahnya melaksanalan pilkada.
"Sehingga kekurangan APD yang disampaikan tadi itu pun sudah kita usulkan kepada pemda. Insya Allah mudah-mudahan dari hasil koordinasi kapolres dengan bupati/wali kota semua itu sudah bisa dipenuhi," tuturnya.
Ketua KPU Banten Wahyul Furqon mengatakan, pihaknya melakukan penambahan TPS sehingga seluruhnya berjumlah 9040.
Terdiri atas Pandeglang 2.242 TPS, Kabupaten Serang 3.055 TPS, Kota Cilegon 778 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 2.965 TPS. Penambahan TPS merupakan konsekuensi atas ketentuan jumlah maksimal pemilih TPS dari 800 menjadi 500 orang.
"Untuk memperkecil (potensi penularan Covid-19). Memang tadi keselamatan dan kesehatan menjadi tujuan utama," katanya.
Penambahan TPS juga berimplikasi pada bertambahnya jumlah personel yang di tempatkan TPS.
"Tentunya berimplikasi terhadap kecukupan SDM, jumlah TPS 9.040. Kemarin rekrut PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) 9.040 karena coklit itu per satu TPS per satu PPDP," tuturnya.
Untuk anggaran kebutuhan APD dan penambahan TPS, kata dia, anggarannya dibantu oleh APBN. Karena anggaran KPU di kabupaten/kota tidak memenuhi.
"Terkait persoalan anggaran untuk APD dan penambahan TPS ini dibantu APBN, karena kalau dari NPHD (nota perjanjian hibah daerah) jadi tidak mencukupi, karena desain awalnya tidak tahu adanya pandemi Covid," ucapnya.
Berdasarkan catatan wartawan, jumlah kekurangan anggaran di masing-masing kabupaten/kota bervariasi. Rinciannya, Kabupaten Serang 26.568.479.000, Kota Cilegon 10.882.978.000, Kabupaten Pandeglang 13.665.173.000, dan Kota Tangerang Selatan 20.663.050.000. Jika ditotalkan seluruhnya mencapai Rp 71.779.680.000.
"Tahap satu sudah ditransfer ke masing-masing kabupaten. Itu jumlahnya sudah (Rp) 19 miliar tersebar di kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada," ucapnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dapat disimpulkan pemda telah siap dengan pelaksanaan pilkada.
"Sudah siap dengan pendanaan, dengan anggaran, dengan perangkatnya. KPU juga sudah siap dengan operasionalnya, dengan protokoler kesehatannya, kapolda juga sudah siap dengan personalnya, aparaturnya termasuk TNI," ujarnya. (SN)*
