KABAR BANTEN – Wakil Presiden atau Wapres Maruf Amin menegaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat di masa pandemi Covid-19 yang diambil pemerintah, bukan untuk menghalangi umat Islam beribadah berjamaah di masjid atau musala.
Kebijakan PPKM Darurat tersebut, kata Wapres Maruf Amin, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penularan Covid-19.
Wapres Maruf Amin menyampaikan bahwa pemberlakuan PPKM Darurat dimaksudkan untuk menanggulangi wabah Covid-19 dengan cara melindungi dan menjaga masyarakat agar tidak tertular dan menjadi korban.
Wapres Maruf Amin menyebut bahwa berjamaah di masjid atau musala saat pandemi Covid-19 hukumnya sunnah dan menjaga diri dari wabah hukumnya wajib.
“Berjamaah di masjid atau musholla itu hukumnya sunnah, tetapi menjaga diri dari wabah hukumnya wajib. Maka, hal yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah,” tulis Maruf Amin seperti dikutip Kabar Banten dari akun Instagram @kyai_marufamin, Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: Bingung Salat Idul Adha Dimana?, Jika Masjid Ditutup Bisa Dikerjakan di Rumah, Ini Tata Caranya
Wapres Maruf Amin mengimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan agar Covid-19 bisa diatasi bersama-sama sehingga kegiatan bisa berjalan normal kembali.
“Saya meminta kepada segenap umat Islam, khususnya di Jawa-Bali dan wilayah zona merah lainnya untuk melaksanakan shalat Idul Adha di rumah masing-masing dan melakukan qurban di Rumah Pemotongam Hewan (RPH) serta mengatur distribusinya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” tulis Wapres Maruf Amin di akun Instagram @kyai_marufamin.
Hal tersebut, tulis dia, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.
Termasuk juga Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah, Shalat Idul Adha dan Penyelenggaraan Qurban saat PPKM Darurat.
Baca Juga: Haedar Nashir: Perspektif Islami Kiai Ahmad Dahlan, Islam yang Membangun Peradaban
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Agama, telah menerbitkan surat edaran Nomor 17 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Juli 2021.
Dalam surat edaran tersebut, kegiatan peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, Shalat Idul Adha 1442 H ditiadakan untuk sementara di wilayah PPKM Darurat.
Ketentuan dalam surat edaran tersebut di antaranya, peniadaan peribadatan di tempat ibadah pada saat pemberlakuan PPKM Darurat.
Peribadatan di tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, ditiadkan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.
Baca Juga: Bahaya Covid-19 Besar dan Dahsyat, Wapres Maruf Amin Ajak Ulama Hingga Habib Lakukan Hal Ini
Kemudian, penyelenggaraan malam Takbiran di masjid atau mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H atau 2021 M di masjid atau mushola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, ditiadakan di seluruh kabupaten kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM Darurat.
Selain itu, dalam surat edaran tersebut, juga diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan qurban tahun 1442 H atau 2021 Masehi di Wilayah PPKM Darurat.
Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.***