Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Sebesar Rp69 Juta, Begini Tanggapan Komnas Haji dan Umrah

21 Januari 2023, 07:00 WIB
Ilustrasi keberangkatan jemaah haji. Tahun 2023 biaya haji diusulkan mengalami kenaikan. /Dindin Hasanudin/Kabar Banten

KABAR BANTEN - Pemerintah melalui Manteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 atau biaya haji 2023 sebesar Rp69.193.733.

Usulan tersebut naik dibandingkan dengan biaya haji 2022 sebesar Rp39.886.009,00.
Secara rinci usulan rumusan biaya haji 2023 adalah 70% dari total Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909. Sisanya yang 30% (Rp29.700.175) diambilkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Menanggapi usulan biaya haji 2023,
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan pandangan.

Ia menilai usulan biaya haji yang diajukan pemerintah sebagai konsekuensi yang sulit dihindari.

Baca Juga: Ongkos Haji 2023 Diusulkan Rp69,19 Juta, Menag: Syarat Berangkat Haji Harus Mampu

"Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi,” ujar Mustolih dalam keterangan pers dikutip Kabar Banten dari laman resmi Kemenag Jumat 20 Januari 2023.

Kenaikan itu, kata Mustolih, antara lain terjadi pada biaya angkutan udara karena aturannya juga naik, hotel atau pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alat kesehatan, dan sebagainya.

“Belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," katanya.

Menurut analisa dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan.  

Baca Juga: Kuota Haji 2023 Kembali Normal, Kemenag Lebak Langsung Lakukan Persiapan

Sebab, selama ini, komponen BPIH juga ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Maka dari itu, harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi.

"Hasil dari penempatan maupun investasi (dana haji) juga menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal),” paparnya.

Ia menilai Gus Men termasuk sangat berani mengambil kebijakan yang tidak populer ini, yang selama ini sangat dihindari oleh Menteri Agama era sebelumnya, terlebih di tahun politik.

"Tapi langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu, jika tidak masalah ini akan jadi bom waktu," ujarnya memaparkan.

Baca Juga: Menag: Kuota Haji 2023 untuk Indonesia 221.000 Jemaah, Berikut Rincian Jumlah Haji Reguler, Khusus dan Petugas

Namun demikian, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.

Dia juga berharap soal usulan biaya haji 2023 tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik, tetapi penyelengggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (PIHK/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) juga penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jemaah haji khusus.

Diketahui musim haji 2023, Indonesia kembali mendapat kuota haji normal yakni 221.000 jemaah untuk jemaah haji reguler dan khusus.***

Editor: Maksuni Husen

Sumber: kemenag.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler