Network
TANGERANG, (KB).-Buruh wilayah Tangerang membatalkan rencana aksi penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Tenaga Kerja pada 30 April mendatang. Pembatalan aksi tersebut menyusul pernyataan dari Presiden Joko Widodo menunda pembahasan RUU Omnibus Law.
“Sambil menunggu perkembangan terkait penundaan pembahasan Omnibus Law, kita akan tunda agenda aksi unjuk rasa tanggal 30 April 2020,” ujar Wakil Ketua PC SP KEP SPSI Kota Tangerang, Hardiansyah saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).
Hardiansyah mengatakan sesuai dengan pernyataan presiden, bahwa pembahasan akan ditunda sekaligus akan meminta pertimbangan serta masukan dari para pemangku kepentingan dalam hal ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Sebelumnya, ribuan buruh Tangerang akan menggelar aksi unjuk rasa di DPR RI dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Ribuan buruh di Kota Tangerang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 30 April 2020 mendatang. Aksi buruh ini rencananya nekat digelar meskipun virus corona atau Covid-19 saat ini tengah mewabah di Indonesia untuk menolak Rancangan Undang Undang Cipta Tenaga Kerja (RUU Ciptaker) atau RUU Omnibus Law.
Dari Kabupaten Serang juga dilaporkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang memprediksi aksi buruh pada peringatan hari buruh atau May Day untuk menolak omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Tenaga Kerja batal dilaksanakan. "Kemarin kan sudah ada instruksi presiden bahwa pembahasannya ditunda. Jadi kemungkinan untuk aksi buruh (Memperingati May Day) yang ke Jakarta tidak akan dilakukan," kata Diana kepada Kabar Banten.
Diakui memang sebelumnya buruh merencanakan untuk melakukan aksi ke Jakarta untuk menolak pembahasan omnibus law. Bahkan aksi tersebut akan tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Beberapa buruh yang berasal dari Kabupaten Serang pun kemungkinan sebagian akan ikut melakukan aksi tersebut pada peringatan hari buruh.
"Memang kemarin-kemarin beredar isu bahwa buruh akan berangkat ke Jakarta untuk menolak pembahasan omnibus law. Tapi presiden langsung meminta agar pembahasannya ditunda," katanya. (DA/TM)*
