Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau BPJAMSOSTEK. Penghargaan tersebut yakni kategori "Kementerian Lembaga dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2020".
Penghargaan diberikan secara virtual pada kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2020 kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Rabu, 12 Desember 2020.
Selain penghargaan tersebut, BPJAMSOSTEK juga menerima 2 Apresiasi lainnya, yaitu pada kategori "Lembaga yang memiliki Forum Penyuluh Antikorupsi Teraktif" dan "Ahli Pembangun Integritas Inspiratif".
Agus menyambut positif apresiasi yang diberikan oleh KPK dan diharapkan ke depan, pengendalian gratifikasi BPJAMSOSTEK semakin baik, bersih dan memenuhi harapan semua pihak.
“Ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi kami dalam penerapan tata kelola yang baik (Good Governance) kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan insan berintegritas tinggi," ujar Agus.
Baca Juga : BPJAMSOSTEK Raih Anugerah 'Investment Governance Award 2020' ASEAN Social Security Association
Agus mengklaim sejak 2016 hingga 2020, pihaknya terus meningkatkan upaya membentuk insan berintegritas. Dimana salah satunya dengan membentuk 468 personil Tunas Integritas yang tersebar di seluruh unit kerja BPJAMSOSTEK di Indonesia.
“BPJAMSOSTEK berkomitmen akan terus melakukan standarisasi kompetensi Penyuluh Anti Korupsi, seperti melakukan sertifikasi secara bertahap kepada seluruh Tunas Integritas BPJAMSOSTEK. Untuk sementara sudah 40 orang tersertifikasi sebagai Penyuluh Anti Korupsi dan 24 tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API),” ujar Agus.
Agus mengucapkan terima kasih kepada KPK atas penghargaan yang diberikan, karena sejalan dengan salah satu Nilai Budaya BPJAMSOSTEK yaitu Integritas yang ditanamkan kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan atas risiko kerja bagi seluruh pekerja Indonesia.
