Network
Ia menilai, kesesuaian tahapan LoI dengan aturan yang berlaku kian penting karena jika tidak sesuai maka due diligence yang merupakan tahapan lanjutan telah menyalahi etika.
"Dengan due diligence kan salah satunya mengetahui isi dapur bank lain," katanya.
Pihaknya juga mengajukan pertanyaan ketiga tentang apakah BJB masih berminat melanjutkan tahapan merger Bank Banten ke BJB. Lagi-lagi BJB tak memberikan jawaban pasti dan hanya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan BJB atas dasar kepentingan ekonomi nasional.
Merujuk pada hasil pertemuan tersebut, dia mendorong Bank Banten serius melakukan upaya penyehatan dengan melakukan evaluasi internal dan efisiensi biaya operasional.
"Jika sudah sehat maka tidak perlu lagi untuk melakukan merger," ujarnya.
Baca Juga : Pengajuan Interpelasi Belum Dicabut, Merger Bank Banten dengan BJB tak Perlu Diteruskan
Ia juga mendorong Pemprov Banten melakukan komunikasi ulang dengan Pemprov Jawa Barat untuk membatalkan merger. Komunikasi itu difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jika Pemprov Banten yakin penyelamatan dan penyehatan Bank Banten lebih baik, maka hentikan proses merger Bank Banten dengan BJB. Jangan merger dan upaya penyehatan berjalan secara bersamaan. Kami ingin kedua bank daerah fokus terhadap urusan masing-masing, jangan yang tidak sakit harus mengurusi yang sakit," tuturnya.
Disinggung apakah dirinya juga mempertanyakan tentang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten di BJB, ia tak menampiknya. Berdasarkan keterangan yang didapatkan, Pemprov Banten memiliki keuntungan atas RKUD yang disimpan di BJB. Keuntungan itu didapatkan dari semacam bunga Silpa APBD.
"Misalnya APBD Pemprov Banten memiliki Silpa. Silpa ini biasanya tersimpan beberapa bulan baru kemudian dicairkan jika sudah dibutuhkan. Selama disimpan itu ada semacam bunga yang masuk pendapatan yang kategorinya pendapatan dipisahkan," katanya.
