Network
KABAR BANTEN - Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi dan penemuannya tentang investasi di Indonesia, sejak dia diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2019.
Di tahun pertamanya menjabat, dia mendapatkan Rp708 triliun investasi yang mangkrak atau tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air.
"Satu tahun kami masuk ke BKPM, kami mulai selesaikan satu per satu dari persoalan yang ada. Alhamdulillah, dari Rp708 triliun investasi tersebut, sebanyak Rp474,9 triliun mampu tereksekusi," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam dialog virtual dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) dari Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 16 November 2002.
Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia juga mengungkap borok dari mulai egosektoral kementerian/lembaga, hingga tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, juga masalah tanah yang mahal.
Baca Juga : Investasi di Banten tak Alami Kontraksi di Masa Pandemi
Menurut Bahlil, ketiga masalah itu menyebabkan lamanya proses perizinan bagi para investor yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia.
Padahal, menurut dia, sebagai mantan pengusaha, hanya ada empat hal yang dibutuhkan pengusaha yakni kemudahan, transparansi, efisiensi dan kecepatan.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menambahkan upaya pemerintah memfasilitasi investasi mangkrak agar bisa rampung juga menjadi cara menekan laju penurunan investasi asing langsung (FDI).
Dia menyatakan telah berhasil mengeksekusi Rp474,9 triliun atau 67,1 persen dari total Rp708 triliun investasi mangkrak yang tidak bisa terealisasi dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan prediksi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), FDI global akan mengalami penurunan hingga 30-40 persen karena dampak pandemi Covid-19.
Namun, laju FDI ke Indonesia tercatat hanya turun sekitar 10 persen dibandingkan negara-negara lain karena ada "cadangan" investasi yang belum terealisasi dari investasi mangkrak.
"Itu kemudian yang menjawab kenapa FDI kita turunnya tidak lebih dari 10 persen, karena tersubsidi dari apa yang sudah ada," katanya.***
