CILEGON, (KB).- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Rasmi Widiyani mengatakan, seluruh industri yang ada di Kota Cilegon wajib memiliki tempat evakuasi non alami untuk karyawannya. Apalagi, saat ini status Gunung Anak Krakatau (GAK) masih di level III yakni Siaga. "Kami mewajibkan seluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon, untuk memiliki tempat evakuasi yang lokasinya tidak jauh dari parusahaan, supaya saat terjadinya bencana para karyawan industri bisa langsung mengevakuasi di tempat yang sudah disediakan," katanya kepada Kabar Banten ketika ditemui di kantornya, Kamis (10/1/2019). Meskipun saat ini sudah ada Perda mengenai 15 titik evakuasi, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi terhadap perusahaan di Kota Cilegon. Selain titik evakuasi, bangunan ataupun konstruksi industri tersebut tahan terhadap gempa."Contohnya jika terjadi tsunami perusahaan memiliki tempat evakuasi yang mana bisa menahan dorongan air dan muat untuk seluruh karyawan serta bangunan tersebut tahan gempa," ujarnya. Saat ini, BPBD Kota Cilegon akan bekerja sama dengan Dinas Pembangunan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk memberikan pengetahuan tentang bangunan yang tahan terhadap gempa bumi.Walaupun sejumlah industri bangunan tahan gempa, kata dia, sosialisasi tersebut harus dilakukan. "Memang sejumlah industri di Kota Cilegon berdasarkan informasi yang kami dapat konstruksi bangunannya tahan gempa sampai dengan 7 Magnitudo. Akan tetapi, kami akan melakukan krosscheck dan menggandeng DPUTR untuk melihat langsung," tuturnya. Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian 15 titik evakuasi yang rencananya penambahan dua jalur. Bahkan penambahan dua jalur tersebut akan dibuat lebih lebar agar kendaraan roda dua maupun roda empat dapat masuk ke lokasi jalur evakuasi bencana tersebut. "Ada penambahan titik evakuasi, sementara dua terlebih dahulu dan disesuaikan dengan anggaran. Untuk totalnya itu sudah 17 titik evakuasi," ucapnya. Meski demikian, kata Edi, sampai saat ini pihaknya belum dapat merealisasikan pembangunan jalur tersebut disebabkan dukungan anggaran yang belum memadai."Keinginan sih banyak titik evakuasi, karena info yang kami dapat banyak perubahan juga. Tapi lagi-lagi anggaran yang masih terbatas," tuturnya. (HS)*