Network
CILEGON, (KB).- Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Komando Armada (Koarmada) I TNI Angkatan Laut (AL), menangkap MV Fon Tai, kapal kargo berbendera Hongkong, di timur Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (5/3/2020) lalu. Kapal yang hendak merapat di salah satu pelabuhan di Banten ini, diduga berupaya menggelapkan 52.372 ton prime steel billets.
Dugaan upaya penggelapan muncul karena kapal yang dinahkodai Peng Zhong Jun ini mematikan Automatic Identification System (AIS) sejak Januari 2020. Kapal ini seharusnya masuk ke perairan Indonesia pada Januari, namun MV Fon Tai diketahui baru muncul di wilayah perairan Indonesia pada Maret.
Saat ini, kapal dengan gross ton (GT) 35.983 ini telah berada di perairan Merak. Guskamla Koarmada I akan menyerahkan MV Fon Tai ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten guna penyelidikan lebih lanjut.
Pantauan Kabar Banten, kapal berisi 15 warga negara Tiongkok dan tujuh warga negara Myanmar ini, telah lego jangkar tidak jauh dari Pelabuhan Indah Kiat Pulp and Papper (IKPP) Merak, Selasa (10/3/2020). Kapal asing ini mendapat pengawalan ketat dari KRI Halasan 630.
Pada saat itu, sejumlah petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 22 anak buah kapal (ABK) MV Fon Tai. Selama pemeriksaan berlangsung, sejumlah prajurit TNI AL pun mengawal ketat para ABK di atas kapal.
Komandan Guskamla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan mengatakan, pihaknya telah melakukan pencarian terhadap kapal tersebut sejak Januari. Sebab, kapal yang bertolak dari Dubai ini, seharusnya tiba di Indonesia pada Januari.
"Berdasarkan izin berlayar kapal tersebut, kapal bertolak dari Dubai pada Januari. Seharusnya kapal ini tiba di perairan Indonesia pada Januari. Tapi keberadaan kapal tidak terdeteksi karena AIS kapal tersebut dimatikan," katanya saat press release penangkapan MV Fon Tai berbendera Hongkong oleh Guskamla Koarmada I, di Perairan Merak, Selasa (10/3/2020).
Menurut Yayan, kapal tersebut telah melakukan tiga pelanggaran. Mulai dari lego jangkar tanpa izin, melakukan pemanfaatan ruang laut Indonesia tanpa izin, serta mematikan AIS.
"Dari tiga pelanggaran ini, kami akan mengembangkan kasus ke arah dugaan penggelapan," ujarnya.
