Network
CILEGON, (KB).- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon berencana melakukan uji publik, terkait evaluasi dan verifikasi data penerima bantuan tunai warga terdampak wabah covid-19. Hal itu dilakukan melalui musyawarah khusus yang akan dilaksanakan di 8 kecamatan Kota Cilegon.
Demikian diungkapkan Kepala Dinsos Kota Cilegon Ahmad Jubaedi, saat menerima kunjungan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon Rahmatulloh. Menurut Jubaedi, data kotor dari lapangan menyatakan jika penerima bantuan tunai di Kota Cilegon sekitar 40 ribu kepala keluarga (KK).
“Untuk penerima bantuan tunai dari APBD Kota Cilegon, data kotornya di kisaran 40 ribu jiwa. Kemungkinan setelah dipadankan menjadi kurang lebih 32 ribu jiwa,” katanya.
Menurut Jubaedi, Kota Cilegon pun mendapatkan bantuan dari pusat dengan kuota 15.600 jiwa. Begitu pula dari Pemprov Banten sebanyak 20 ribu jiwa.
“Selain dari Pemkot Cilegon, ada pula dari pemprov dan pusat,” ujarnya.
Terkait penyaluran nanti, bantuan dari pemerintah pusat akan disalurkan melalui Kantor Pos. Sementara dari Pemprov Banten dan Pemkot Cilegon melalui Bank Jabar Banten (BJB).
“Dana bantuan memang tidak di dinas, melainkan di Kantor Pos dan BJB. Kami hanya pendampingan saja, juga menyajikan data penerimanya,” tuturnya.
Nantinya, bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten akan disalurkan selama tiga bulan. Dimana per bulan warga penerima bantuan akan menerima tunai Rp600 ribu.
“Pemkot Cilegon pun akan menyalurkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Bedanya, kemampuan anggaran kami hanya mampu untuk 2 bulan. Jika ada kebijakan dari pimpinan, mungkin saja di bulan ke 3 akan berbentuk sembako,” ucapnya.
Terkait hal ini, Ketua DPC Partai Demokrat Rahmatulloh mengatakan, kedatangannya ke Dinsos Kota Cilegon atas dasar perintah partai. Dimana DPP Partai Demokrat memerintahkan kepada seluruh DPC Partai Demokrat untuk mengawal penyaluran bantuan sosial tersebut.
