Network
CILEGON, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon kompak mengajukan penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Cilegon 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Alasanya, anggaran tersebut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan untuk menyesuaikan protokol kesehatan, seperti pengadaan Alat Pelindung diri (APD) dan menambah honor petugas dan operasional. Sebab, harus menambah tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengatakan, adanya pandemi Covid-19 maka pelaksanaan harus dilakukan dengan menerapkan protokoler kesehatan, sehingga dibutuhkan APD untuk para petugas dalam melaksanakan tahapan.
“Berdasarkan hal itu, maka kami mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 3 milyar berdasarkan kebutuhan protokol kesehatan dan sudah kami ajukan,” katanya kepada awak media, Rabu (10/6/2020).
Dia menuturkan, berdasarkan kesepakatan dalam rapat beberapa waktu lalu, anggaran bisa dikonfersi dalam bentuk barang stok yang sudah ada untuk penanggulangan Covid-19 dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
“Jadi tidak melulu dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang, seperti APD guna pencegahan Covid-19,” ujarnya.
Menurut dia, karena Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, maka jumlah TPS bertambah. Semula, jika kondisi normal KPU menetapkan 650 TPS untuk Pilkada Cilegon 2020. Tapi kini dalam kondisi pandemi Covid-19 penyelenggaraan Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan, maka TPS ditambah menjadi 778 TPS.
Penambahan TPS, tutur dia, dilakukan untuk menghindari penumpukan pemilih, sehingga TPS hanya melayani 500 pemilih dari sebelumnya direncanakan 800 pemilih per TPS.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi mengaku sudah merencanakan adanya penambahan anggaran sekitar Rp1,4 milyar untuk kelengkapan APD dan operasional pengawas TPS.
Menurut dia, setelah dilakukan rasionalisasi anggaran dengan mengurangi bentuk kegiatan pertemuan langsung, baik di hotel dan lainnya dari anggaran awal sebesar Rp 10 milyar, hanya ada penambahan sekitar Rp 400 juta.
