Network
CILEGON, (KB).- PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) sedang menjadi sorotan DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Banten. Organisasi perusahaan pelayaran ini menilai, banyak dari kebijakan manajemen KBS penuh kontroversi dan meresahkan para anggota.
Wakil Ketua DPC INSA Provinsi Banten Tb Tusabih menjelaskan, salah satu kebijakan manajemen yang disoal adalah ketika pihaknya meminta keringanan tenggat waktu pembayaran biaya kepelabuhanan. Usulan INSA, lanjut Tusabih, tidak direspons pihak manajemen.
"Kami pernah bersurat, untuk meminta keringanan tenggat waktu pembayaran biaya kepelabuhanan. Sekarang ini kan sedang pandemi covid-19, semuanya sedang kesulitan. Tapi permohonan kami tidak digubris," katanya, Ahad (14/6/2020).
Tidak hanya itu, pihak manajemen malah mengambil keputusan sepihak, terhadap pengusaha yang terkendala pembayaran biaya kepelabuhanan. Manajemen PT KBS memblokade sistem pelayanan kepelabuhanan si perusahaan, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa memberikan pelayanan.
"Tanpa ada pemberitahuan, sistemnya diblokade pihak manajemen. Itu kan arogan namanya," ujarnya.
Tusabih pun meragukan profesionalisme manajemen PT KBS. Sebab selain persoalan kebijakan, layanan pandu kapal asing anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS) tersebut kerap bermasalah.
"Akhir Mei lalu, ada kapal asing bermuatan biji besi kandas saat dipandu oleh kapal Tugboat milik PT KBS. Kok bisa, KBS kan pelabuhan internasional," tuturnya.
Sementara itu, Dirut PT KBS Alugoro Mulyowahyudi mengaku sedang mengevaluasi hal-hal yang telah disampaikan oleh DPC INSA Provinsi Banten. Soal keringanan tenggat waktu pembayaran, menurut Alugoro pihaknya sedang mengkaji dan berupaya untuk bisa membantu kesulitan pengusaha pelayaran.
"Secara prinsip, KBS akan memahami kesulitan para pengusaha selama wabah. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pelabuhan Ciwandan biar ada satu kebijakan," katanya.
