LEBAK, (KB).- Anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Lebak masih belum sepenuhnya terserap. Sebab, dari total anggaran sebesar Rp 181,57 miliar, baru sekitar Rp 33,526 miliar atau 18,46 persen yang sudah terserap.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak Budi Santoso mengatakan, penyerapan anggaran disesuaikan berdasarkan dari kebutuhan penanganan Covid-19 di empat bidang.
Antara lain penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (JPS), serta cadangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang lingkup Pemkab Lebak yang khusus menangani Covid-19.
Seperti Dinas sosial (Dinsos), Dinas kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak.
"Penyerapannya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk OPD yang secara khusus menangani Covid-19, dan paling besar ada di Dinsos Lebak," ujarnya, Senin (6/7/2020).
Ia memperincikan, untuk penanganan kesehatan sendiri digelontorkan dana sebanyak Rp 42 miliar yang terbagi untuk penyediaan sarana dan prasarana penanganan Covid-19 dan juga insentif tenaga medis sebesar Rp 36 miliar yang dikelola oleh Dinkes Lebak.
Anggaran yang telah terealisasi Rp 10 miliar atau 29 persen. Untuk insentif penanganan Covid-19, petugas check point di 10 pos perbatasan sebesar Rp 6 miliar yang dikelola oleh BPBD Lebak, dan baru terealisasi Rp 2,2 miliar atau 34 persen.
”Dinkes kan kebutuhan anggaran sampai bulan Oktober, masih 4 bulan ke depan. Pembelian tidak sekaligus sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Sedangkan untuk posko perbatasan sudah dihentikan tadinya direncanakan untuk 6 bulan, baru 2 bulan berjalan dirasa sudah cukup oleh gugus tugas sehingga dihentikan. Nanti sisa anggaran tersebut dialihkan ke penanganan lainnya,” katanya.
Berikutnya penyediaan JPS yang diperuntukkan untuk pemberian bantuan terhadap warga terdampak Covid-19 melalui Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikelola oleh Dinsos Lebak sebanyak Rp 92 miliar, dengan jumlah yang terealisasi sebanyak Rp 20 miliar atau sebanyak 20 persen.
Penanganan dampak ekonomi yang diperuntukkan untuk pemberian bantuan kepada pelaku UMKM yang dikelola oleh Dinkop sebesar Rp 3 miliar, dengan jumlah yang terealisasi Rp 0, dan cadangan Rp 40 miliar, dengan jumlah yang terealisasi sebanyak Rp 341.250 atau 0,85 persen.
”Penyediaan JPS, yakni BST disalurkan secara bertahap, satu bulan sudah realisasi, bulan kedua menunggu selesai pembagian BST pusat, baru jadwal BST APBD. Sedangkan untuk UMKM dalam proses pencairan ke rekening masing-masing UMKM oleh Dinas Koperasi,” katanya.
Dikatakan, jika total anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari Biaya Tidak Terduga (BTT) tidak terserap dan masih berada pada OPD terkait. Maka anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah (Kasda).
Sementara, Plt Sekretaris Dinkes Lebak Agus Darsono mengatakan, pihaknya telah melakukan penyerapan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana sebesar Rp 9,2 miliar atau 29,88 persen dari total anggaran Rp 31 miliar. Penyerapan anggaran di bidang kesehatan sendiri dilakukan dengan memperhatikan situasi, dan kondisi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Lebak.
”Jumlah itu merupakan angka kebutuhan masyarakat, seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lainnya yang telah kami belanjakan pada bulan Maret dan April dimana awal-awal Covid. Tapi dengan ditemukannya kasus positif, maka kami belanjakan untuk penanganannya seperti rapid test, yang saat ini sudah kontrak kerja sama,” kata Agus.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan kontrak kerja sama dengan pihak lainnya dalam hal pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Yang belum terealisasi bukan berarti belum kontrak, tetapi sudah melakukan kontrak tinggal realisasi pembayarannya saja.
"Kita juga melihat perkembangan Covid-19 ini sendiri. Saya harap mudah-mudahan tidak sebesar itu juga total anggaran penyediaan sarana dan prasarana,” tuturnya. (ND)*