Network
LEBAK, (KB).- Ratusan massa yang tergabung dalam Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang (Marcab) Kabupaten Lebak, menggelar aksi di depan pintu gerbang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak, Selasa (6/3/2018). Dalam orasinya, mereka menyampaikan aspirasinya terkait dugaan penyelewengan program bantuan sosial (Bansos) kacang kedelai tahun anggaran 2017 sumber dana APBN senilai Rp 8,8 miliar. Mereka menuding, program bansos kedelai Kementerian Pertanian itu tidak tepat sasaran. Sebab, selain terjadi adanya dugaan lahan tanah fiktif, juga di beberapa wilayah kecamatan di Lebak ditemukan bantuan kacang kedelai yang mestinya ditanam malah diperjualbelikan. Pengunjuk rasa juga mendesak aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan melakukan pengusutan secara tuntas kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial bibit kacang kedelai pada program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) kedelai dengan pola non kawasan di Kabupaten Lebak. Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Pertanian dan Pemerintahan pusat untuk mengevaluasi kembali program bansos kedelai di Lebak, karena diduga hanya menguntungkan segelintir orang. Namun, petani tetap saja tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari program tersebut. "Jumlah luas lahan atau area tanam yang diusulkan pada program bansos kedelai tidak sesuai dengan fakta di lapangan seperti di Kecamatan Cipanas, Curugbitung, Muncang, Sobang, Lebak Gedong, Leuwidamar, Cimarga dan Kecamatan Sajira. Bahkan temuan kami di Kecamatan Muncang dan Kecamatan Curugbitung sebagian benih kacang kedelai itu dijual kepada salah satu pengusaha tempe," ujar Ketua LMPI Marcab Lebak Herli Suhendi. Seorang pengunjuk rasa lainnya, Didi dalam orasinya menyatakan, keberadaan program bansos kacang kedelai di Kabupaten Lebak, diduga tidak mengikuti spek CPCL (calon petani dan calon lokasi), sehingga banyak para petani yang kebingungan untuk menanam bibit kacang kedelai tersebut yang mengakibatkan tidak ada lahan untuk penanaman varietas tersebut. ”Pemkab Lebak memaksakan program bansos kacang kedelai, sehingga program tersebut disia-siakan oleh para oknum pejabat, dan uang bantuan tersebut diduga dibagi secara berjamaah,” kata Didi. Kepala Distanbun Lebak, Dede Supriatna yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan segera terjun ke lapangan untuk menindaklanjuti adanya laporan dari pengunjuk rasa terkait dugaan berbagai penyimpangan progam bansos kacang kedelai di Lebak. Kadistanbun Dede Supriatna mengakui ada beberapa kelompok yang penanamannya belum sesuai. Namun hal itu menjadi sebuah masukan dan perbaikan agar program bantuan kedelai ke depan lebih baik. ”Intinya kami akan segera melakukan evaluasi terkait program bansos kedelai ini dan segera mengumpulkan pihak-pihak terkait dengan program yang dilaksanakan,” tuturnya. (ND)***
-
Senin, 20 Mei 2024 -
Network
-
