Network
LEBAK, (KB).- Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lebak, Ino S Rawita, menginstruksikan inspektorat turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan program Bantuan sosial (Bansos) kacang kedelai. Langkah itu dilakukan selain tindak lanjut adanya tudingan miring juga agar bansos tersebut disalurkan sesuai ketentuan. ”Saya sudah perintahkan inspektorat untuk turun ke lapangan, guna mengecek apa yang dituduhkan oleh LSM terhadap program bansos kacang kedelai di Lebak,” kata Pjs Bupati Lebak, Ino S Rawita kepada sejumlah wartawan. Ditegaskan Ino, program bansos kacang kedelai yang didanai APBN tahun 2017 tersebut harus berjalan sesuai dengan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Sehingga, program yang dikucurkan sesuai yang diharapkan salah satunya meningkatnya produksi kedelai di Kabupaten Lebak. ”Inspektorat agar memeriksa langsung lahan yang ditanami kedelai, termasuk para kelompok tani yang mendapatkan bantuan,” katanya menegaskan. Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan membenarkan pihaknya kini sedang membentuk tim untuk terjun ke lapangan meneliti laporan dari LSM terkait program bansos kedelai. ”Hari ini kami baru membentuk tim untuk turun ke lapangan, karena itu kami belum bisa memberikan kesimpulan apakah program tersebut bermasalah atau tidak,” ujar Halson kepada sejumlah awak media. Halson menyatakan, pihaknya akan objektif dalam memberikan laporan di antaranya penelitian dokumen program yang akan disinkronkan dengan fakta yang ada di lapangan. ”Tentu setelah tim turun ke lapangan, baru hasilnya akan kami sampaikan kepada Pjs Bupati,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, ratusan massa yang tergabung dalam Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas cabang (Marcab) Kabupaten Lebak, menggelar aksi di depan pintu gerbang Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak, Selasa (6/3/2018). Baca Juga: Tuding Adanya Penyelewengan Bansos Kedelai, Massa LMPI Geruduk Distanbun Dalam orasinya, mereka menyampaikan aspirasinya terkait dugaan penyelewengan program bantuan sosial (Bansos) kacang kedelai tahun anggaran 2017 sumber dana APBN senilai Rp 8,8 miliar. Mereka menuding, program bansos kedelai Kementerian Pertanian itu tidak tepat sasaran. Sebab, selain terjadi adanya dugaan lahan tanah fiktif, juga di beberapa wilayah kecamatan di Lebak ditemukan bantuan kacang kedelai yang mestinya ditanam malah diperjualbelikan. Evaluasi program Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak akan segera melakukan evaluasi menyeluruh pada program upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai atau pajale yang digulirkan Kementerian Pertanian tahun 2017. "Saya telah mengeluarkan instruksi pada seluruh bawahan agar melaksanakan evaluasi program upsus pajale di 28 kecamatan," ucap Kepala Distanbun Kabupaten Lebak Dede Supriatna di Lebak, Kamis (8/3/2018). Dijelaskan, evaluasi itu untuk mengetahui secara pasti sejauh mana perluasan tanaman yang ditargetkan Kementerian Pertanian. Serta apakah program upsus pajale dapat mendongkrak produksi dan produktivitas, sehingga mendukung terhadap swasembada pangan. Target penanaman jagung seluas 30.000 hektare dan kedelai 6.000 hektare. Kami berharap melalui evaluasi menyeluruh itu dapat diperbaiki kekurangan-kekurangan program upsus pajale itu, sehingga bisa berjalan optimal. Kadistanbun menambahkan, pihaknya mengapresiasi adanya kritik dan aspirasi masyarakat terkait program kedelai sebagai pengingat agar pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik. Kepala Seksi Padi dan Palawija Distanbun Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan, perluasan tanam kedelai tahun ini meningkat hingga 16.000 hektare dari sebelumnya seluas 6.000 hektare. ”Saat ini, produktivitas kedelai relatif kecil dengan rata-rata 1,4 ton per hektare sehingga perlu memaksimalkan penyuluhan untuk mengubah perilaku sikap dan keterampilan (PSK) petani,” tutur Deni. (DH/ND)***
-
Senin, 20 Mei 2024 -
Network
-
