Network
LEBAK, (KB).- Sejumlah aktivis mendesak agar pemerintah, baik Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten segera menertibkan aktivitas penambang liar atau gurandil di wilayah Lebak Selatan. Hal itu untuk meminimalisasi bencana, seperti banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Salah seorang aktivis, Abdul mengatakan, bencana banjir dan longsor seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak salah satu penyebabnya akibat kerusakan lingkungan. Di antaranya akibat penebangan dan maraknya penambangan liar.
”Di wilayah selatan Kabupaten Lebak, seperti Kecamatan Banjarsari, Cihara, Panggarangan hingga Cibeber ada banyak penambangan, baik itu bahan tambang batu bara, pasir maupun Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun ironisnya, aksi para perambah hutan itu terkesan tidak ada efek jera,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, belakangan ini penambangan, baik batu bara maupun pasir terkesan seenaknya tanpa ada kontrol dari pemerintah.
Hampir senada dikatakan tokoh muda Lebak Selatan Nurwan. Menurut dia, tambang pasir seperti kwarsa dan pasir laut serta batu bara di wilayah selatan Lebak terbilang marak. Parahnya, tidak sedikit oknum pengusaha yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan ini tidak memperdulikan lingkungan.
”Mereka para oknum pengusaha pemilik modal hanya fokus terhadap keuntungan dari mengeruk bahan tambang. Karena itu, kami mendesak pemerintah segera melakukan upaya konkret melalui penertiban aktivitas penambangan,” ucapnya.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya tidak menampik bencana banjir bandang diduga akibat kerusakan lingkungan. Di antaranya penebangan pohon dan pengerukan bukit di wilayah tersebut. Atas kondisi tersebut, ia akan melaporkan ke pemerintah pusat mengenai kondisi gundulnya kawasan Gunung Halimun.
"Tujuannya agar ada upaya penanganan bersama agar tidak terjadi bencana yang lebih besar,” tuturnya. (DH)*
