Network
LEBAK, (KB).- Persoalan monopoli proyek seakan masih menjadi 'momok' bagi para pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Lebak. Untuk mengikis monopoli proyek, perlu pengawasan semua pihak dalam proses tender.
Bahasan persoalan monopoli proyek menyeruak dalam diskusi yang digelar Forum Pengusaha Konstruksi Lebak di salah satu kafe, di Jalan Soekarno-Hatta (Bayapas), Rangkasbitung, Selasa (28/1/2020). Acara dihadiri sejumlah pengusaha konstruksi di wilayah itu.
Koordinator Forum Pengusaha Konstruksi Lebak, Rubama mengatakan, pemerintah harus mengakomodasi dan mengayomi kontraktor lokal. Sebab, selama ini para pengusaha konstruksi lokal selalu tersisihkan, itu terjadi karena bukan mutu dan kualitas SDM pengusaha tidak mumpuni. Tetapi, karena masih ada segelintir oknum diduga memainkan peran memonopoli proyek.
"Jangan biarkan sekelompok pihak memonopoli proyek. Kita semua pengusaha memiliki hak juga, terutama memiliki standar kualifikasi," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengayomi pelaku usaha lokal, seperti halnya yang tergabung dalam Forum Pengusaha Konstruksi Lebak ini. Sehingga tidak ada kesan satu pohon dikuasai oleh sekelompok orang.
"Rangkul semua. Jangan ada kesan pemerintah tidak memberikan ruang kepada mereka yang kontra," kata salah seorang pengusaha Unang dari Arkindo.
Pengusaha Lebak banyak yang berkiprah di luar Lebak, itu artinya di daerahnya sendiri penguasa itu tidak diberikan ruang. Padahal, sudah sesuai kualifikasi dalam mengikuti tender.
"Indikasi konspirasi sangat dirasakan oleh kami para pengusaha," ujar pengusaha lainnya, Hadir dari AKJI.
Pemerintah harus menjadi sebagai regulator dan bisa memfasilitasi para pengusaha lokal. Aparat hukum juga harus proaktif mengawasi proses lelang pengadaan barang dan jasa, khususnya pokja ULP. Termasuk DPRD untuk bersama-sama ikut mengawasi.
"Dalam waktu dekat, kita akan audiensi dengan pihak DPRD untuk turut mengawasi dan mengawal proses lelang," ujarnya.
