Network
KABAR BANTEN - Pembubaran Front Pembela Islam atau FPI masih menjadi perdebatan, terutama dari para politisi yang menganggap sebagai cara yang membahayakan. Bukan hanya itu, upaya pelarangan atau pembubaran organisasi masyarakat (ormas) juga dinilai sebagai kegagalan negara dalam membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial.
Menurut Politisi Partai Demokrat Rachlan Nashidik, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga Negara. Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya.
Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga negara. Demi demokrasi dan hak asasi manusia, cara itu kami tolak!,”kata Rachlan Nashidik yang dikutip Kabar-Banten.com dari akun Twitter resminya @RachlanNashidik.
Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat -- tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya. Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga negara. Demi demokrasi dan hak asasi manusia, cara itu kami tolak!
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 2, 2021
Hal hampir senada dikatakan politisi PKS Mardani Ali Sera, yang menurutnya FPI memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat. Pelarangan FPI, menurut dia, bisa ditanggapi dalam koridoe Negara hokum dan demokratis.
Pembubaran ormas, kata dia, merupakan bentuk gagalnya negara membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa.
"FPI punya hak utk berkumpul & berserikat. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum & negara demokratis. Upaya pelarangan/pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina & menjadikan ormas sebagai modal sosial yg sangat berguna bagi pembangunan bangsa".
"Terkait keluarnya SKB Menteri tentang pembubaran FPI ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Salah satunya, jika makin banyak pembubaran Ormas, ini menunjukkan demokrasi yang sakit. Kalau makin banyak yang dibubarkan tentu orang akan berfikir, ada apa dengan demokrasi kita?," katanya ditulis dalam akun Twitter resminya @MardaniAliSera
FPI punya hak utk berkumpul & berserikat. Pelarangan FPI bisa ditanggapi dalam koridor negara hukum & negara demokratis. Upaya pelarangan/pembubaran ormas sebetulnya bentuk gagalnya negara membina & menjadikan ormas sebagai modal sosial yg sangat berguna bagi pembangunan bangsa pic.twitter.com/VhNHIJDzGj
