Baca Juga: Arab Saudi Tutup Akses Masuk 20 Negara, Bagaimana Nasib 670 Jemaah Umrah Indonesia?
Fadli Zon sebagai anggota parlemen, sangat prihatin dengan kudeta yang dilakukan saat parlemen baru Myanmar hasil Pemilu 2020 akan memulai persidangan.
Baca Juga: PMI Kota Cilegon Terima Bantuan Alat Rapid Test Covid-19 dan Ratusan Masker
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar itu, menurut dia, telah menghilangkan peran parlemen sebagai alat kontrol kekuasaan."Ini buruk bagi demokrasi,"kata Fadli Zon dikutip KabarBanten.com dari dpr.go.id.
Baca Juga: Posko Covid-19 Jangan Dijadikan Tempat Nongkrong
Oleh karenanya, politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), yang merupakan organisasi parlemen negara-negara ASEAN, perlu segera merespon tentang hal itu.
Lebih lanjut dia menjelaskan, hingga 2011 silam, Myanmar memang diperintah oleh angkatan bersenjata.
Namun sesudah itu, mereka melakukan reformasi demokrasi dan mengakhiri kekuasaan militer.